Feeds:
Posts
Comments

Posts Tagged ‘Corpation’


Perusahaan Harus Taat Aturan

 

JAKARTA, KOMPAS – Putusan arbitrase internasional atas gugatan Pemerintah Indonesia terhadap PT Newmont Nusa Tenggara menjadi acuan dalam kewajiban divestasi. Perusahaan yang terkena kewajiban divestasi harus menaati dan menjalankan sesuai aturan pemerintah.

 

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro menyampaikan hal itu, Rabu (1/4) di Jakarta, seusai mengumumkan putusan arbitrase.

Purnomo menegaskan, seperti keputusan arbitrase, PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) harus segera menjalankan kewajiban divestasi. Saham yang didivestasikan harus bebas dari gadai, dan sumber dana pembelian saham bukan urusan NNT.

Dia mengakui, dalam kontrak karya, posisi pemerintah sulit, karena sebagai regulator posisinya sejajar dengan investor.

Pemerintah mempertegas kewajiban divestasi saham asing di perusahaan tambang dalam Undang-Undang No 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Kewajiban divestasi berlaku bagi semua badan usaha swasta asing yang mengajukan izin usaha pertambangan.

Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral dan Batu Bara Bambang Gatot Ariyono mengatakan, kewajiban divestasi saham perusahaan pertambangan mineral dikenakan pada perusahaan asing yang termasuk dalam kontrak karya generasi III dan IV (tahun 1085-1986).

NNT

NNT

 

Pada perusahaan pertambangan batu bara berlaku untuk pemegang kuasa pengusahaan pertambangan batu bara (PKP2B) generasi I (tahun 1982).

Kontrak perusahaan pertambangan asing yang diteken setelah itu tidak terkena kewajiban divestasi karena pemerintah tak memasukkan investasi pertambangan ke dalam aturan kepemilikan, yang keluar tahun 1994.

Sebelum menggugat Newmont ke arbitrase internasional, pemerintah telah memberi tiga kali peringatan kepada perusahaan itu, agar melaksanakan divestasi sesuai aturan. Namun, Newmont menolak jika dianggap lalai.

Pemerintah selanjutnya menjatuhkan sanksi lalai. Mengacu pada kontrak karya, jika sampai waktu yang ditetapkan perusahaan gagal memperbaiki kelalaian, pemerintah memiliki hak terminasi kontrak.

 

Ada keanehan

President dan Chief Executive Officer Newmont Mining Corporation Richard O’Brien menyatakan tengah mengkaji putusan arbitrase dan berharap dapat membahas langkah ke depan dengan pemerintah. Newmont menggarisbawahi putusan arbitrase yang menolak permintaan terminasi kontrak karya.

Pengamat pertambangan, Ryad Charil, menilai, ada keanehan dalam putusan arbitrase, yang hanya mengabulkan gugatan primer pemerintah, bahwa NNT terbukti melalaikan kewajiban divestasi. Gugatan sekunder, bahwa dengan kelalaian itu kontrak NNT bisa diakhiri, tidak dikabulkan.

Menurut Ryad, seharusnya apabila arbitrase memutuskan pemerintah menang, surat lalai yang sudah dikeluarkan pemerintah berlaku dan sah secara yuridis. ”Sesuai kontrak karya, setelah Newmont dinyatakan lalai, harus dilanjutkan ke terminasi,” ujar Ryad.

Dia menegaskan, jika panel arbitrase memahami semua persoalan, tidak mungkin membuat putusan yang ambigu.

Namun, menurut Jaksa Pengacara Negara (JPN) Joseph Suwardi Sabda, panel arbitrase menggunakan hukum yang berlaku di Inggris. Mengacu pada aturan itu, sanksi yang dijatuhkan adalah yang paling minimal. ”Panel melihat porsi kelalaian yang dilakukan NNT kecil, hanya 17 persen. Ini memang salah satu kelemahan panel,” kata Joseph.

Menanggapi keputusan arbitrase, Menneg BUMN Sofyan A Djalil menegaskan, pemerintah menelaah kemungkinan membeli saham NTT. Namun, pemerintah hanya akan membeli jika posisi harga bagus dan keuangan pemerintah memungkinkan. (DOT/OIN)

 

 

Kronologi Kasus Divestasi

 

1986 Kontrak Karya NNT ditandatangani

komposisi

komposisi

 

1999 Tambang Batu Hijau mulai produksi, sesuai kontrak kewajiban divestasi sebesar 51% muncul limat tahun setelah produksi. Jadwal divestasi saham mulai 2006-2010, dengan rincian 3% pada 2006 dan 7% mulai 2007-2010.

Juli 2006 Pemerintah pusat menyatakan tidak berminat membeli saham NNT, hak pembelian diserahkan kepada pemda.

Januari 2007 Konsorsium Pemprov NTB, Kab Sumbawa, dan Kab Sumbawa Barat menyatakan siap membeli.

Mei 2007 Kesulitan pendanaan, konsorsium pemda gandeng Bumi Resources dan Trakindo.

Agustus 2007 NNT Tawari pinjaman ke pemda untuk membeli saham mereka.

September 2007 Konsorsium pecah, Pemprov NTB dan Pemkab Sumbawa Barat tolak tawaran dana.

November 2007 Pemerintah beri NNT waktu sampai Desember 2007 untuk selesaikan divestasi.

11 Feb 2008 Pemerintah jatuhkan sanksi lalai kepada NNT.

22 Feb 2008 Batas akhir penyelesaian divestasi, negosiasi buntu karena saham yang didivestasi dalam status digadaikan.

3 Maret 2008 Pemerintah menggugat NNT ke arbitrase internasional.

 

Divestasi Saham terdiri atas 3% saham yang harus didivestasi tahun 2006 senilai 109 juta dollar AS ke Pemkab Sumbawa Barat dan 7% saham senilai 282 juta dollar AS ke Pemprov NTB dan Pemkab Sumbawa. Kewajiban divestasi 7% tahun 2008 ditawarkan ke pemerintah pusat.

 

Sumber:  Kompas, 2 April 2009

Read Full Post »