Feeds:
Posts
Comments

Archive for the ‘Special Autonomy’ Category


United States President Barack Obama is scheduled next March visit to Jakarta to meet President Susilo Bambang Yudhoyono invited. The visit was to enhance bilateral ties, as well as building a harmonious communication between people of both countries.
During the meeting the two presidents, Democrat Obama in the United States and the Democratic SBY in Indonesia that will discuss various political issues, economics, social welfare, and defense security.

According to the source of SP in Jakarta, Tuesday (9 / 2) morning, but that topic is likely the two presidents discussed the evaluation of the implementation of Law No. 21 of 2001 on Special Autonomy for Papua Province. “The talks related to the situation in the community whose welfare native Papuans never improved. And, the problem of human rights violations against indigenous people there by the power of the state. The problem has become Barack Obama’s attention since she was a member of the U.S. Congress Black Caucus for the Papua issue, “he said.

Mentioned, Papua became important because since 1974, the United States through multinational companies manage PT Freeport Indonesia copper and gold mine in Eastberg and Grasberg, Tembagapura, Mimika, Papua. “The company has provided great benefits and foreign exchange for the U.S. and Indonesia. With this condition, it has been the U.S. and Indonesia should pay attention to the welfare of indigenous people of Papua, “he said. [W-8]

Source: Suara Pembaruan, Tuesday, Februari 9, 2010

Traslated by Google.

Read Full Post »


Wisdom is not measured by the length of age ….

B Josie Susilo Hardianto

Anton Sumer stunned in front of the television. Preaching about the death of former President Abdurrahman Wahid confiscated all his attention. “Ai, ouch. We, the people of Papua, proper sad. He is our father of the Papuans. He also is returning the name of Papua, “Anton said, holding his head.

Once, during the New Order, taboo if the Papuans identified themselves as Papuans. However, by Gus Dur walls were torn down fears. Formerly known as Papua New Guinea, as well as the population, people of Irian.

In the past, even though politically they were reluctant to call themselves by Papua for fear of identifying with the Free Papua Movement, deep in their hearts are Papuans. “Because Gus Dur, we are not afraid again call ourselves people of Papua, and we are proud of it,” said Ezekiel Belaw, a native youth Paniai.

Gus Dur also in 2000 as the President allow Congress held Papuans. In fact, give financial support to hold the Second Papuan People’s Congress’s. Permission is granted it is not only very valuable. For the people of Papua, the powerful impact of democracy, especially in relation to their identity.

In a meeting attended by more or less than 5000 participants from all parts of Papua, they openly speak of the need to complete the historical distortion of Papua. They also discussed the importance of completing the various cases of human rights abuses in Papua and the neglect of basic rights, especially in the economic, social, cultural and people of Papua.

They see that dialogue and negotiation is an important step to solve three problems. In a congress held in Jayapura were also established foundation Papua Presidium Council, chaired by Theys Hiyo Eluay.

Politically, Wahid’s desire before the New Year 2001, as expressed through the words, “I Want to Papua to see the sunrise from the east” had an incredible impact for the people of Papua.

Identity
Gus Dur also openly admitted that the Papuan people back as a nation. “He not only open and build democratic spaces, bringing a sense of security and comfort, but also recognizes the dignity of our people of Papua,” said Chairman of the Papua Customary Council Forkorus Yaboisembut.

Although the logic of constitutional recognition of the Morning Star flag and the song “O my land of Papua” as one of the symbols Forkorus Yaboisembut according kepapuaan very controversial, yet remains merestuinya Wahid.

Recognition of cultural expression, freedom of opinion, and political identity is not only important for the people of Papua, but also confirmed the presence of the Papuan people to be treated equally.

“With the courage of faith and intellect, he was freed from the restraints of society of Papua New Order period of authoritarian militaristic,” said Forkorus.

Unfortunately, according to researchers from the Institute of Community Study and Advocacy, Amiruddin Al Rahab, who had pioneered what Gus Dur is not forwarded. However, it does not reduce the significance of what has been initiated for Papua Wahid.

For the Chairman of School of Philosophy and Theology of the Eastern Dawn, Abepura, Neles Tebay, open and democratic attitude supported by the courage of faith and intellect is what puts Gus Dur as the peace. “Man of Peace,” said Neles Tebay.

Not surprisingly, the departure of Gus Dur becomes a big loss for the people of Papua. Moreover, they are currently preparing the establishment of a Papua commemoration and Wahid invited to attend.

According to Forkorus, Gus Dur has inspired them to fight in and for the sake of peace. Though his reign as president is very short, what he has done for the people of Papua is very important. “Although physically, Gus Dur is difficult to see, she had eyes that could see the heart far deeper than the physical eye,” said Anton Sumer.

In the silence greeted the New Year’s Mass at a small church in the border region in Keerom District, prayers for Gus Dur rising. “Thank you Gus,” muttered a race.

Source: Kompas,  January 4, 2010 —— Translated by Google Translator

Read Full Post »


Kebijaksanaan tidaklah diukur dari panjangnya usia….

B Josie Susilo Hardianto

Anton Sumer tercenung di depan televisi. Pemberitaan tentang wafatnya mantan Presiden RI Abdurrahman Wahid menyita seluruh perhatiannya. ”Ai, aduh. Kami, orang Papua, layak bersedih. Beliau bapak kami orang Papua. Beliau pula yang mengembalikan lagi nama Papua,” kata Anton sambil memegang kepalanya.

Dulu, semasa Orde Baru, tabu jika orang Papua menyebut diri mereka sebagai orang Papua. Namun, oleh Gus Dur tembok-tembok ketakutan itu diruntuhkan. Dulu Papua disebut dengan Irian, demikian juga dengan penduduknya, orang Irian.

Dulu, meskipun secara politis mereka segan menyebut diri mereka dengan Papua karena takut diidentikkan dengan Organisasi Papua Merdeka, jauh di dalam hati mereka adalah orang Papua. ”Karena Gus Dur, kami tidak takut-takut lagi menyebut diri kami orang Papua, dan kami bangga dengan itu,” kata Yehezkiel Belaw, seorang pemuda asli Paniai.

Gus Dur pula yang pada 2000 sebagai Presiden mengizinkan masyarakat Papua menggelar kongres. Bahkan, memberi bantuan dana untuk menggelar Kongres Rakyat Papua II itu. Izin yang diberikan itu tidak saja amat berharga. Bagi masyarakat Papua, ruang demokrasi itu berdampak dahsyat, terutama terkait dengan identitas diri mereka.

Dalam pertemuan yang dihadiri lebih-kurang 5.000 peserta dari semua pelosok Papua, mereka dengan terbuka membicarakan lagi perlunya menuntaskan distorsi sejarah Papua. Mereka juga membahas pentingnya menyelesaikan berbagai kasus pelanggaran HAM di Papua serta pengabaian hak-hak dasar, terutama dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya rakyat Papua.

Mereka melihat bahwa dialog dan negosiasi adalah langkah penting untuk menyelesaikan tiga masalah tadi. Dalam kongres yang digelar di Jayapura itu juga ditetapkan berdirinya Presidium Dewan Papua yang diketuai oleh Theys Hiyo Eluay.

Secara politis, keinginan Gus Dur menjelang Tahun Baru 2001 sebagaimana diungkapkannya melalui kata-kata, ”Saya Ingin ke Papua untuk melihat matahari terbit dari timur” berdampak luar biasa bagi rakyat Papua.

 

Jati diri

Gus Dur pula yang dengan terbuka mengakui kembali masyarakat Papua sebagai bangsa. ”Ia tidak hanya membuka dan membangun ruang-ruang demokrasi, menghadirkan rasa aman dan nyaman, tetapi juga mengakui harkat dan martabat kami rakyat Papua,” kata Ketua Umum Dewan Adat Papua Forkorus Yaboisembut.

Meskipun dalam logika ketatanegaraan pengakuan atas bendera Bintang Kejora dan lagu ”Hai Tanahku Papua” sebagai salah satu simbol kepapuaan menurut Forkorus Yaboisembut sangat kontroversial, toh Gus Dur tetap merestuinya.

Pengakuan atas ekspresi kultural, kebebasan berpendapat, dan identitas politik itu tidak hanya penting bagi masyarakat Papua, tetapi juga menegaskan keberadaan masyarakat Papua yang harus diperlakukan setara.

”Dengan keberanian iman dan intelektualitasnya, ia membebaskan masyarakat Papua dari kekangan masa Orba yang otoriter militeristik,” kata Forkorus.

Sayang, menurut peneliti dari Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, Amiruddin al Rahab, apa yang telah dirintis Gus Dur tidak diteruskan. Meskipun demikian, itu tidak mengurangi arti penting dari apa yang telah dirintis Gus Dur untuk Papua.

Bagi Ketua Sekolah Tinggi Filsafat dan Teologi Fajar Timur, Abepura, Neles Tebay, sikap terbuka dan demokratis yang didukung oleh keberanian iman dan intelektualitas itulah yang menempatkan Gus Dur sebagai sang damai. ”Man of Peace,” kata Neles Tebay.

Tidak mengherankan jika kepergian Gus Dur menjadi kehilangan besar bagi masyarakat Papua. Apalagi, mereka sebenarnya tengah mempersiapkan peringatan penetapan nama Papua dan hendak mengundang Gus Dur hadir.

Menurut Forkorus, Gus Dur telah mengilhami mereka untuk berjuang dalam dan demi perdamaian. Meski masa pemerintahannya sebagai presiden amat pendek, apa yang telah dilakukannya bagi masyarakat Papua sangat penting. ”Meski secara fisik, Gus Dur sulit melihat, ia memiliki mata hati yang mampu melihat jauh lebih dalam daripada mata fisik,” kata Anton Sumer.

Dalam keheningan misa sambut Tahun Baru di sebuah gereja kecil di wilayah perbatasan di Kabupaten Keerom, doa untuk Gus Dur membubung. ”Terima kasih Gus,” gumam seorang umat.

Sumber: Kompas 4 Januari 2010

Read Full Post »


Sudah diakui bahwa pemerintah telah gagal melaksanakan Otonomi Khusus (Otsus) Papua (Sinar Harapan, 26/11/2008). Kegagalan ini pasti membawa dampaknya sehingga pemerintah mesti siap menuai berbagai efek negatif yang muncul. Pemerintah perlu menyadari bahwa status Otonomi Khusus diberikan tujuh tahun lalu kepada Provinsi Papua sebagai jawaban atas tuntutan Merdeka alias “M” yang digaungkan oleh orang Papua. Sebagai bukti keseriusannya, pemerintah menerbitkan Undang-Undang No 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.
Dipandang sebagai solusi politik yang realistis, komunitas internasional memuji Pemerintah Indonesia atas kebijakan Otsus ini. Dukungan bahwa Papua tetap bagian dari Indonesia pun mengalir dari berbagai negara di dunia.
Komunitas internasional bertekad, bersama Pemerintah Indonesia, untuk mensukseskan implementasi UU Otsus Papua. Maka yang diharapkan adalah tingkat kesejahteraan hidup orang asli Papua bakal semakin baik, rasa keadilannya terjawab, dan hak hidupnya dijamin. Dengan demikian, bendera Bintang Kejora tidak dikibarkan dan tuntutan “M” tidak terdengar lagi karena orang Papua merasakan manfaat dari implementasi UU Otsus. (more…)

Read Full Post »


 

AS Minta Otonomi Luas bagi Papua

 

WASHINGTON,KOMPAS. com-Amerika Serikat menyerukan kepada Indonesia supaya memberikan otonomi yang lebih luas kepada provinsi Papua.

Menurut Menlu AS Hillary Clinton, Rabu (22/4) waktu AS, Papua perlu didukung dalam usahanya mendapat otonomi yang luas, dan adanya perlindungan hak asasi bagi warganya. Hillary mengatakan, pemerintahan Presiden Barack Obama akan membahas soal ini dengan pemerintah Indonesia. Belum ada tanggapan dari pemerintah Indonesia terkait seruan ini.

Beberapa orang tewas dalam kerusuhan yang terjadi ketika berlangsung pemilihan anggota DPR bulan ini. Aktivis Papua mengatakan, polisi menembak dan melukai sedikitnya empat orang demonstran ketika diadakan rapat umum yang menyerukan kemerdekaan Papua dan diboikotnya pemilihan umum. Polisi membantah telah melepaskan tembakan, tapi mengakui mengadakan razia.


ONO
Sumber : VOA

Read Full Post »


Hutan Tropis di Tanah Papua dengan luas 416.000 km2 yakni sekitar 40.5 juta Ha atau 33,74 % dari total luas Hutan Tropis Indonesia (120,35 juta Ha) merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki kekayaan flora dan fauna yang sangat beragam dengan nilai keunikannya yang khas. Dengan jumlah penduduk lebih kurang 1,5-2,0 juta jiwa maka rata-rata sebarannya adalah /km2. Dari segi kesejahteraan, seharusnya masyarakat lokal papua memiliki pendapatan perkapita yang tinggi namun kenyataannya yang terjadi justru sebaliknya dimana masyarakat lokal hanya memperoleh pendapatan yang minim alias sangat-sangat rendah atau tidak wajar. Mengapa demikian ? Banyak faktor penyebab, namun yang penulis akan memaparkan disini adalah regulasi yang diterapkan di papua.
Untuk menjawab semua persoalan di papua baik politik, ekonomi dan sosial budaya, maka pemerintah pusat telah mengeluarkan sebuah undang-undang yang sangat-sangat akomodatif dan memberikan kapada masayarakat lokal papua kewenangan yang seluas-luasnya untuk mengurus dirinya sendiri sehingga dapat maju dan sejajar dengan daerah-daerah lain di indonesia tercinta ini. UU tersebut adalah UU no 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi provinsi papua yang merupakan salah satu tonggak sejarah baru bagi perjalanan masyarakat papua yang telah berintegrasi dengan Negara Kesatuan RI selama lebih dari 40 tahun. Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa selama kurun waktu tersebut, semua sumber daya alam papua telah dikeruk dan dibawah keluar dari papua dengan slogan untuk pembangunan bangsa ini, sedangkan masyarakat lokal papua hanya menerima sebagian terkecil yang tidak sebanding dengan apa yang telah disumbangkannya bagi bangsa dan negara tercinta ini. Ketidakadilan yang terjadi inilah yang mengakibatkan masyarakat papua memberontak menuntut porsi yang layak, namun pemerintah selalu mengklaim bahwa masyarakat lokal papua yang menuntut keadilan itu sebagai pemberontak atau bahasa yang lazim digunakan adalah separatisme. (more…)

Read Full Post »


Tahun ini, Pemerintah Provinsi Papua digelontor dana Rp19 triliun lebih dari pemerintah pusat yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2009. total Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Otonomi Khusus Papua, dan Dana Infrastruktur Otsus Papua yang dialokasikan dari APBN 2009 bagi Provinsi dan Kabupaten/kota se-Provinsi Papua adalah Rp 19.058.322.297.700, dengan rincian sebagai berikut: DAU Provinsi Papua adalah sebesar Rp 1.058.227.764.000; dan DAU Kabupaten/Kota Se-Provinsi Papua berjumlah Rp 8.066.776.439.900, DAK Provinsi Papua sebesar Rp 81.273.000.000; dan DAK Kabupaten/Kota Se-Provinisi Papua berjumlah Rp 1.523.732.000.000. Dana Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua sebesar Rp 2.609.797.400.000 dan Dana Infrastruktur Otonomi Khusus Papua sebesar Rp 800.000.000.

Read Full Post »

Older Posts »