Feeds:
Posts
Comments

Archive for April, 2009


Sudah diakui bahwa pemerintah telah gagal melaksanakan Otonomi Khusus (Otsus) Papua (Sinar Harapan, 26/11/2008). Kegagalan ini pasti membawa dampaknya sehingga pemerintah mesti siap menuai berbagai efek negatif yang muncul. Pemerintah perlu menyadari bahwa status Otonomi Khusus diberikan tujuh tahun lalu kepada Provinsi Papua sebagai jawaban atas tuntutan Merdeka alias “M” yang digaungkan oleh orang Papua. Sebagai bukti keseriusannya, pemerintah menerbitkan Undang-Undang No 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.
Dipandang sebagai solusi politik yang realistis, komunitas internasional memuji Pemerintah Indonesia atas kebijakan Otsus ini. Dukungan bahwa Papua tetap bagian dari Indonesia pun mengalir dari berbagai negara di dunia.
Komunitas internasional bertekad, bersama Pemerintah Indonesia, untuk mensukseskan implementasi UU Otsus Papua. Maka yang diharapkan adalah tingkat kesejahteraan hidup orang asli Papua bakal semakin baik, rasa keadilannya terjawab, dan hak hidupnya dijamin. Dengan demikian, bendera Bintang Kejora tidak dikibarkan dan tuntutan “M” tidak terdengar lagi karena orang Papua merasakan manfaat dari implementasi UU Otsus. (more…)

Advertisements

Read Full Post »


 

AS Minta Otonomi Luas bagi Papua

 

WASHINGTON,KOMPAS. com-Amerika Serikat menyerukan kepada Indonesia supaya memberikan otonomi yang lebih luas kepada provinsi Papua.

Menurut Menlu AS Hillary Clinton, Rabu (22/4) waktu AS, Papua perlu didukung dalam usahanya mendapat otonomi yang luas, dan adanya perlindungan hak asasi bagi warganya. Hillary mengatakan, pemerintahan Presiden Barack Obama akan membahas soal ini dengan pemerintah Indonesia. Belum ada tanggapan dari pemerintah Indonesia terkait seruan ini.

Beberapa orang tewas dalam kerusuhan yang terjadi ketika berlangsung pemilihan anggota DPR bulan ini. Aktivis Papua mengatakan, polisi menembak dan melukai sedikitnya empat orang demonstran ketika diadakan rapat umum yang menyerukan kemerdekaan Papua dan diboikotnya pemilihan umum. Polisi membantah telah melepaskan tembakan, tapi mengakui mengadakan razia.


ONO
Sumber : VOA

Read Full Post »


Hutan Tropis di Tanah Papua dengan luas 416.000 km2 yakni sekitar 40.5 juta Ha atau 33,74 % dari total luas Hutan Tropis Indonesia (120,35 juta Ha) merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki kekayaan flora dan fauna yang sangat beragam dengan nilai keunikannya yang khas. Dengan jumlah penduduk lebih kurang 1,5-2,0 juta jiwa maka rata-rata sebarannya adalah /km2. Dari segi kesejahteraan, seharusnya masyarakat lokal papua memiliki pendapatan perkapita yang tinggi namun kenyataannya yang terjadi justru sebaliknya dimana masyarakat lokal hanya memperoleh pendapatan yang minim alias sangat-sangat rendah atau tidak wajar. Mengapa demikian ? Banyak faktor penyebab, namun yang penulis akan memaparkan disini adalah regulasi yang diterapkan di papua.
Untuk menjawab semua persoalan di papua baik politik, ekonomi dan sosial budaya, maka pemerintah pusat telah mengeluarkan sebuah undang-undang yang sangat-sangat akomodatif dan memberikan kapada masayarakat lokal papua kewenangan yang seluas-luasnya untuk mengurus dirinya sendiri sehingga dapat maju dan sejajar dengan daerah-daerah lain di indonesia tercinta ini. UU tersebut adalah UU no 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi provinsi papua yang merupakan salah satu tonggak sejarah baru bagi perjalanan masyarakat papua yang telah berintegrasi dengan Negara Kesatuan RI selama lebih dari 40 tahun. Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa selama kurun waktu tersebut, semua sumber daya alam papua telah dikeruk dan dibawah keluar dari papua dengan slogan untuk pembangunan bangsa ini, sedangkan masyarakat lokal papua hanya menerima sebagian terkecil yang tidak sebanding dengan apa yang telah disumbangkannya bagi bangsa dan negara tercinta ini. Ketidakadilan yang terjadi inilah yang mengakibatkan masyarakat papua memberontak menuntut porsi yang layak, namun pemerintah selalu mengklaim bahwa masyarakat lokal papua yang menuntut keadilan itu sebagai pemberontak atau bahasa yang lazim digunakan adalah separatisme. (more…)

Read Full Post »


Tahun ini, Pemerintah Provinsi Papua digelontor dana Rp19 triliun lebih dari pemerintah pusat yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2009. total Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Otonomi Khusus Papua, dan Dana Infrastruktur Otsus Papua yang dialokasikan dari APBN 2009 bagi Provinsi dan Kabupaten/kota se-Provinsi Papua adalah Rp 19.058.322.297.700, dengan rincian sebagai berikut: DAU Provinsi Papua adalah sebesar Rp 1.058.227.764.000; dan DAU Kabupaten/Kota Se-Provinsi Papua berjumlah Rp 8.066.776.439.900, DAK Provinsi Papua sebesar Rp 81.273.000.000; dan DAK Kabupaten/Kota Se-Provinisi Papua berjumlah Rp 1.523.732.000.000. Dana Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua sebesar Rp 2.609.797.400.000 dan Dana Infrastruktur Otonomi Khusus Papua sebesar Rp 800.000.000.

Read Full Post »


Jakarta (ANTARA News) – Ketua Komisi II DPR RI, EE Mangindaan, mengatakan bahwa pihaknya memberi tanggapan positif atas usulan didirikannya Provinsi Papua Selatan sebagaimana disampaikan Ketua Tim Pemekaran Provinsi Papua Selatan, Yusak Yaluwo, Selasa (29/5) lalu di ruang kerjanya.

“Mereka tentu sangat memahami kondisi dan potensi wilayahnya serta dinamika ke arah percepatan pembangunan di kawasan yang berbatasan dengan negara PNG itu,” kata Mangindaan di Jakarta, Rabu. (more…)

Read Full Post »


Jayapura (ANTARA News) – Independent Group Supporting The Special Autonomous Region of Papua Within The Republic of Indonesia (IGSSARPRI), sebuah kelompok independen pendukung keutuhan Papua dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada 12-24 Mei 2007 berada di Amerika Serikat dan Inggris untuk mensosialisasikan UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus ) bagi Provinsi Papua.

“IGSSARPRI, sebagai suatu wadah LSM, yang awalnya berbasis di Papua Nugini berada di AS dan Inggris untuk mempromosikan status Otsus dan UU Nomor 21 Tahun 2001 yang dinilai sebagai solusi politik yang fair bagi rakyat Papua dalam bingkai NKRI,” kata Ketua Badan Pelindung dan Penasehat IGSSARPRI, Franzalbert Joku kepada ANTARA News di Jayapura, Minggu. (more…)

Read Full Post »


JAKARTA — Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Susilo Bambang Yudhoyono meminta agar pelaksanaan UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua dan UU Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pemekaran Wilayah Papua tak perlu dipertentangkan. Kedua produk hukum ini dinilai mempunyai wilayah yang berbeda untuk menyelesaikan masalah Papua dengan landasan yuridis dan konstitusional yang kuat.

“Namun, agar implementasinya tidak saling melemahkan, tapi menjadi baik demi terwujudnya penyelesaian masalah Papua, kami melakukan sinkronisasi kedua UU itu,” kata Yudhoyono setelah mengikuti rapat koordinasi bidang politik dan keamanan di kantornya kemarin.

Baca Selengkapnya di site KoranTempo – UU Otonomi Khusus dan UU Pemekaran Wilayah Papua Disinkronisasi , atau bila sudah menghilang, bisa baca di cache server kami.

Read Full Post »

Older Posts »