Feeds:
Posts
Comments

Archive for March, 2009


Admiring Papuass abundant natural resources and seeing challenges on its human resources. Indian Ambassador Biren Nanda has expressed his country’s intention to cooperate with the provincial administration in education.

“We (Papua Governor Barnabas Suebu and I) have agreed to promote Indian education here and to promote Papua in India We aim to better Papuan human resources for the future,” Nanda said in an interview with The Jakarta Post in Mimika, Papua, on Friday evening.

Accompanied by the first secretary of press and information Sugandh Rajaram, Nanda said the cooperation on education was agreed upon after he visited the province and met its leaders on Tuesday.

The ambassador met Barnabas on Wednesday and leaders of Cendrawasih University, offering the university students scholarships for postgraduate studies at universities in India. In his visit to Biak Numfor regency earlier in the day, Nanda also proposed similar cooperation with the local administration.

“The Biak regent and I have discussed the possibility of Biak students studying in India.”

He said the scholarships offered to Cendrawasih University students were part of a capacity building program aimed at enhancing human resources capability in Papua.

“The program would ultimately support economic development in the province.”

As a follow-up to his visit, Nanda said Papuan stakeholders and businesspeople would be invited to meet Indian business people at the Indian Embassy in Jakarta on Aug. 9, this year.

“We will talk about investment opportunities in Papua,” the ambassador said.

To widen the cooperation, Nanda said he would invite Indian nature lovers to visit Papua.

“They could cooperate with Indonesian nature lovers in organizing an expedition to Puncak Jaya mountain.”

On Friday morning. Nanda visited the mining production area of PT Freeport Indonesia (PTFI) and the Nemangkawi Mining Institute, which was built by PTFI as an internship program for Amungme tribespeople.

“I was impressed with the human resources empowerment program for locals around the mining site,” he said.

 

Source:  The Jakarta Post, Tuesday, March 31, 2009

Read Full Post »


Undangan Itu Sering “Telat” Tiba

NASRULLAH NARA

Marthen Rumbewas memperbaiki posisi ransel yang menggelayut di pundaknya. Dengan wajah berseri-seri, dia turun dari angkutan kota yang ditumpanginya dari Abepura, Kota Jayapura, Papua.

Seorang tukang ojek menyapanya, “Mo ke kampus kah?” Marthen mengangguk. Sesaat kemudian, pemuda 20 tahun itu sudah duduk di jok sepeda motor yang dikendarai tukang ojek berhelm kuning. Suara mesin sepeda motor meraung- raung menyusuri tanjakan ke arah Kampus Universitas Cenderawasih (Uncen), Jayapura.

Seperti juga rekan-rekannya sesama mahasiswa Uncen, Marthen menaruh harapan untuk bisa menimba ilmu di kampus kebanggaan masyarakat Papua yang sudah ada sejak tahun 1962. Di samping itu, putra asal Merauke ini juga ingin menyandang peran dan status sebagai agen perubahan sosial, sebuah peran yang selama ini dielu-elukan masyarakat, termasuk orangtuanya di kampung.

Impian Marthen adalah hal yang sangat ideal. Namun, fakta menunjukkan, betapa sulitnya menimba ilmu dan mengembangkan wawasan di tengah belum tumbuhnya kultur akademik di almamater tersebut.

“Bagemana tong bisa menyerap ilmu dengan utuh kalau dosen hanya bisa memenuhi separuh dari jadwal kuliah,” kata Ubaldus Mawo, mahasiswa Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP Uncen, yang diiyakan Ketua Badan Perwakilan Mahasiswa FISIP Muliadi Anangkota.

“Kalaupun dosennya datang, bahan ajar pun sudah usang. Nyaris tidak ada teori terbaru yang disampaikan karena tidak sedikit dosen yang justru sibuk mencari tambahan penghasilan di luar kampus, baik sebagai peneliti pesanan dari instansi lain atau aktif di LSM,” kata Amijaya, mahasiswa Fakultas Ekonomi, menambahkan.

Ketika tim Ekspedisi Tanah Papua Kompas 2007 berkunjung ke Kampus Uncen di Kawasan Waena, pekan lalu, para mahasiswa di hampir semua fakultas lebih banyak asyik duduk ngerumpi seraya memainkan tombol-tombol telepon seluler untuk mengirim pesan singkat (SMS) ketimbang membahas soal-soal akademik atau wacana yang sedang marak.

Minimalis

Para aktivis mahasiswa Uncen berpendapat, dengan lemahnya kultur akademik yang antara lain disebabkan keterbatasan sarana dan tenaga pengajar, mahasiswa jadi minimalis. Dari sekitar 12.000 total mahasiswa di perguruan tinggi negeri itu, diperkirakan 80 persen terjebak pada rutinitas kuliah. Hanya 20 persen yang terpanggil untuk aktif pada lembaga kemahasiswaan dan giat mengembangkan wacana kritis.

Berharap pada kemajuan teknologi informasi untuk pengembangan wawasan, mahasiswa pun pada umumnya hanya mencari bahan di internet dengan sangat standar sesuai dengan instruksi dosen.

Sudah begitu, bisa jadi karena posisi kampus yang berada di ujung timur Nusantara atau karena faktor teknis semata, kesempatan bagi mahasiswa Uncen untuk bertukar pikiran dengan sesama mahasiswa dalam forum nasional acap kali terhambat. Tak jarang pertemuan nasional antarmahasiswa sejurusan tidak memungkinkan diikuti secara utuh oleh mereka.

Misalnya, untuk temu mahasiswa di sebuah perguruan tinggi di Jakarta atau Solo, undangan dari panitia baru mereka terima sehari menjelang hari “H” acara. Kalaupun kemudian mahasiswa Uncen mampu mengurus anggaran dari birokrasi kampus untuk berangkat, mustahil seluruh rangkaian acara bisa diikuti sempurna.

Masalah di Uncen setali tiga uang dengan perguruan tinggi swasta di Papua. “Kalau rekan- rekan kami perguruan tinggi negeri saja menghadapi hal seperti itu, apalagi kami yang di swasta,” papar Syaifuddin Songyanan, aktivis pers mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi (Stikom) Muhammadiyah Jayapura.

Rektor Uncen Prof Dr B Kambuaya mengakui sulitnya membangun kultur akademik di kampus itu. Selain keterbatasan sarana dan prasarana, Uncen juga dibelit persoalan yang sangat mendasar, yakni minimnya tenaga pengajar, baik dari segi jumlah maupun kualifikasi.

Kajian antropologi dan sumber daya alam yang merupakan pola ilmiah pokok Uncen tidak didukung jumlah dan kualifikasi tenaga pengajar yang memadai. Jurusan antropologi dalam naungan FISIP, baru punya satu doktor. Di Fakultas Teknik dan Fakultas MIPA yang merupakan ujung tombak kajian sumber daya alam, baru ada dua doktor.

Berdasarkan data, saat ini staf pengajar Uncen, yang tersebar pada enam fakultas, tercatat 525 orang, 236 orang berkualifikasi S-1, 270 orang berkualifikasi S-2 (magister), dan 19 orang berkualifikasi S-3 (doktor). Idealnya, kata Kambuaya, untuk mengajar 12.000 mahasiswa yang ada saat ini dibutuhkan tambahan dosen paling kurang 250 orang. “Uncen selalu minta tambahan sebanyak-banyaknya, tetapi formasi yang tersedia tiap tahun paling tinggi 60,” ujarnya.

Kambuaya berharap agar pemerintah memerhatikan target tahun 2010 yang dipancangnya, yakni minimal 30 persen dari 400 dosen Uncen sudah berkualifikasi doktor. Jika target yang dipatok dipenuhi, persoalan klasik soal terbatasnya jumlah dan kualifikasi dosen bisa teratasi.

Kepala Unit Pelayanan Terpadu Perpustakaan Uncen John B Dumatubun pun berharap dan berupaya agar koleksi buku perpustakaan yang saat ini berkisar 60.000-80.000 dilengkapi perangkat e-library, sesuai kemajuan teknologi informasi. Siapa tahu dengan tambahan perangkat itu jumlah mahasiswa pengunjung perpustakaan tak hanya mentok pada rata-rata 300.000 per bulan. “Kami juga berharap anggaran pengadaan buku untuk perpustakaan yang hanya Rp 100 juta (per tahun), sejak tahun 1990-an, ditambah,” ujarnya.

Semangat perdamaian

Di tengah keterbatasan itu, mantan Ketua Umum Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi Uncen Habelindo Alonso Sawaki tetap menaruh harapan akan membaiknya keadaan, sepanjang mahasiswa mengusung semangat perdamaian. Ia cenderung mengimbau agar ketertinggalan Papua tidak diarahkan pada wacana disintegrasi.

“Mitos menunggu datangnya ’ratu adil’ yang menolong Papua terbebaskan dari keterbelakangan belum tentu bisa terbukti,” demikian pendapatnya. Apalagi, lanjutnya, kalau sang ratu adil itu ternyata berwujud kapitalis yang melihat manusia Papua dan kekayaan alamnya tak lebih dari angka-angka.

Read Full Post »


Semua Pranata Pendidikan khususnya pendidikan dasar dan menengah di seluruh Indonesia hendaknya berterima kasih kepada pemerintah saat ini karena perhatian pemerintah terhadap dunia pendidikan semakin nyata, walaupun pada pelaksanaannya, orang jawa berkata “mandek-mandek jalan”.

Beberapa perhatian pemerintah terhadap mendidikan adalah kurang lebih seperti berikut ini:

(a)    Pengadaan Dana BOS(Bantuan Operational Sekolah)

(b)   Insentif Guru

(c)    Dan Terakhir, kurang lebih 20% APBN tahun ini dialokasi kepada pendidikan

 

Namun demikian, kebijakan negara terhadap dunia pendidikan di atas, perlu dibuat dengan sistem yang lebih komprehensif mulai dari penyaluran sampai kepada obyek yang diperuntukkan atau dituju dan barangkali juga dengan pemanfaatan dana-dana tersebut, khususnya dana BOS dan dana pendidikan yang dialokasikan dari APBN.

 

Misalnya mengenai Dana Insentif Guru(DIG), yakni mulai dari:

(a)    diperuntuk untuk siapa?

(b)   disalurkan oleh siapa?

(c)    sampai sejauh mana peran pemerintah dan DPR Pusat, Propinsi dan Kabupaten serta Instansi terkait memastikan penyaluran dana tersebut dan apa dana tersebut telah sampai kepada tujuan?

(d)   jika tidak sampai kepada orang, pribadi atau kelompok yang berhak, apakah pemiringan atau pemblokiran dana tersebut wajar karena alasan tertentu? apa yang hendaknya dilakukan? siapa yang melakukan? Serta konsekuensi apa yang diterima oleh dan dikenakan kepada pelaku pemiring tersebut?

 

Berikut adalah ulasan seorang pemerhati Pendidikan di Semarang, Jawab Tengah tentatang Pemblokiran Insentif Guru Dalam Perspektif Etika:  

Sejak tahun 2005, guru di Tanah Air Indonesia (PNS dan Swasta) menerima dana insentif dari pemerintah yang besarannya ditentukan berdasarkan kemampuan APBD daerah masing-masing. Guru penerima tidak dikategorikan berdasarkan apakah dia guru negeri (PNS) ataupun guru sekolah swasta. Tidak pula berdasarkan apakah sekolah itu di pelosok ataupun di kota besar, pun juga tidak berdasarkan apakah sekolah itu kaya-raya ataupun siapa pemiliknya (corporate besar atau kecil) Pendek kata yang berhak menerima adalah yang berstatus guru dan mengajar di sekolah formal. Alokasi dana yang diberikan untuk insentif bagi guru tersebut adalah bagian dari komitmen pemerintah untuk kesejahteraan guru, yang diberikan dalam bentuk finansial (uang) per bulan, dan didistribusikan setiap enam bulan kepada setiap guru melalui dinas P&P masing-masing atau di P. Jawa melalui Kantor Pos dan diambil secara kolektif oleh pihak sekolah.

 

            Ketika penulis mengajar di sebuah sekolah paforit dan cukup megah di Semarang, Jawa Tengah antara tahun 2003-2005 (sebuah sekolah yang tergolong kaya secara finansial) juga menerima dana insentif untuk gurunya dan dana BOS untuk para siswanya. Mengapa? Karena kriteria penerimanya jelas! yaitu GURU yang mengajar di sekolah formal. Tidak ada kriteria tambahan. Jadi menerima dana insentif guru adalah HAK GURU, dan tidak seorangpun atas nama lembaga ataupun atas nama argumentasi tertentu, juga tidak sebuah lembaga/institusipun yang berkewenangan memblokir/menghalangi guru untuk menerima haknya, dengan dasar dan pembenaran apapun termasuk alasan etika (etika bisnis perusahaan). Mengapa? Karena arahnya jelas, untuk guru! Bukan untuk institusi/lembaga dimana guru bekerja, dan dikerenakan negara serta pemda (dinas P&P) memiliki kewenangan diatas institusi (perusahaan ataupun yayasan) apapun yang berada di wilayahnya.

 

            Pokok persoalannya adalah apakah (ada) jika terjadi tindakan pemblokiran terhadap penerima insentif guru (oleh siapapun = perorangan atau atas nama lembaga) tindakan dimaksud merupakan sebuah tindakan etis atau pelanggaran etika? Atau bahkan pelanggaran HAK ? Sehingga jika dikaitkan dengan hukum merupakan pelanggaran hukum? Di bawah ini penulis coba memandangnya dari sudut pandang ETIKA.

 

Berdasarkan teori keagenan (agency theory) ada beberapa pihak yang in-line bertanggungjawab apabila terjadi pemblokiran dana insentif untuk guru dimaksud,  Pertama  Pihak Pemberi Dana dalam hal ini adalah pemerintah melalui dinas P&P (eksekutif daerah) dan DPR-D-Tk. II (yang menyetujui dan mengesahkan penggunaan anggaran) pihak-pihak ini memiliki tugas dan tanggungjawab memastikan aliran dana itu sampai ke tangan yang berhak, Ke dua Pihak Sekolah dimana seorang guru bertugas. Pihak ke dua ini juga memiliki kewajiban (bukan kewenangan = atau kewenangan menolak) memfasilitasi guru dalam menerima haknya. Pihak ke dua (institusi atau yayasan) tidak memiliki kewenangan menolak disebabkan pihak penerima hak adalah guru! Bukan institusi! Jadi kewenangan menerima atau menolak penggunaan hak ada pada guru. Ke tiga Pihak independen, dalam hal ini adalah BPK (Badan Pengawas Keuangan) dan juga DPR yang memiliki fungsi kontrol terhadap anggaran dan penggunaan dana anggaran. Peran pihak ke tiga sebagai pihak yang independen, diharapkan berintegritas dan kredibel memastikan pertanggungjawaban dana yang akuntabel.

 

Jika disuatu tempat terdapat guru yang memenuhi kriteria untuk menerima dana insentif, akan tetapi sejak tahun 2005 hingga kini tidak menerima haknya itu, siapa atau apa yang keliru? Adakah orang atau lembaga yang harus bertanggungjawab atas kekeliruan itu? Ataukah ada orang atau lembaga yang telah menilai bahwa ada guru yang tidak layak menerima dengan alasan tertentu, misalnya guru A, B, C tidak etis menerima sebab gajinya besar, kaya atau karena etika bisnis? Sehingga karenanya seseorang atas nama institusi / lembaga (yayasan) memutuskan untuk menolak menerima dana insentif untuk para gurunya? Apakah tindakan atas nama institusi seperti tindakan di atas jika dilakukan maka tindakan itu bersifat etis? Atau melanggar hak / hukum? Jika tindakan semacam itu terjadi, maka tindakan semacam itu saya tandai dengan istilah “pemblokiran” seperti pada judul.

 

Berdasar setting teori keagenan, jika ada tindakan “pemblokiran”, maka pertanyaanya adalah, etiskah tindakan pihak tersebut melakukan “pemblokiran”? Artikel ini mencoba menganalisa dan menyimpulkannya dalam perspektif teori etika.

 

Etika
Pada Apologia
(pembelaan Socrates di muka pengadilan zaman Yunani Kuno di Athena), Socrates mengatakan bahwa yang dimaksud dengan tindakan etis adalah tindakan yang didasarkan pada nilai-nilai kebenaran. Benar dari sisi cara, teknik, prosedur, maupun dari sisi tujuan yang akan dicapai. Jadi suatu tindakan disebut etis dipandang dari  cara melakukan tindakan itu, mengikuti prosedur dan tidak melanggar normatika (aturan), serta tujuan dari tindakan itu. Pada praktik kehidupan sehari-hari, teoritisi di bidang etika menjelaskan bahwa dalam kenyataannya, ada dua pendekatan mengenai etika ini, yaitu pendekatan deontological dan pendekatan teleological. Pada pendekatan deontological, perhatian dan fokus perilaku dan tindakan manusia lebih pada bagaimana orang melakukan usaha (ikhtiar) dengan sebaik-baiknya dan mendasarkan pada nilai-nilai kebenaran untuk mencapai tujuannya. Sebaliknya, pada pendekatan teleological, perhatian dan fokus perilaku dan tindakan manusia lebih pada bagaimana mencapai tujuan dengan sebaik-baiknya, dengan kurang memperhatikan apakah cara, teknik, ataupun prosedur yang dilakukan benar atau salah.

 

Berdasarkan teori (pemahaman) di atas, jika terjadi “pemblokiran” terhadap hak guru dalam menerima dana insentif maka dapat diasumsikan tindakan itu bertentangan dengan aturan dan kewajiban (deontologis). Artinya tindakan itu seharusnya tidak dilakukan, karena melanggar etika. Lebih dari itu, akibat dari tindakan itu adalah menghilangkan HAK orang lain (hak guru) Pelanggaran terhadap hak adalah bentuk pelanggaran hukum. Apabila kita tinjau dari etika teleologis yang mendasarkan tindakan etisnya dari sudut tujuan, maka apakah sebenarnya tujuan pelaku tindakan itu? Dari cara tata laku menghalangi hak orang lain sudah menyalahi etika. Kemudian jika diarahkan pada suatu tujuan tertentu dan tujuan dari ‘pemblokiran” tersebut bersifat etis, apakah tujuan yang etis tersebut dapat dinilai etik (dibenarkan) jika dilakukan dengan melanggar hak orang  lain ?

 

Pengalaman di tahun 2007, pihak pertama sebagai pemberi dana insentif telah siap memberikan kepada yang berhak, dinas P&P memastikan bahwa semua guru akan menerima hak, karena distribusi insentif adalah tanggungjawab dan kewajibannya (baca: Harian Pelita, http://www.hupelita.com/cetakartikel.php?id=33897 – 6k). Berminggu-minggu guru mengurus administrasi untuk pengambilan insentif tersebut berlangsung lancar dan mendapat penjelasan dari pihak berwenang (dinas) bahwa semua guru berhak menerima. Namun ketika tiba waktu pengambilan, (ada sekelompok guru datang hendak mengambil haknya), tanpa penjelasan yang dapat diterima dan tanpa alasan apapun ternyata guru-guru itu dinyatakan tidak ada namanya (jatahnya) dan pulang dengan tangan hampa. Siapakah dibalik semua keadaan itu? Pertanyaan kepada pihak ketiga yaitu: BPK, DPRD yang menjalankan fungsi pengawasan penggunaan anggaran, apakah telah secara teliti melakukan tugas, tanggungjawab dan kewenangannya? Ataukan ada pihak lain? Pihak kedua misalnya, adakah orang yang atas nama ukuran etika tertentu dan atau atas nama lembaga telah melakukan suatu tindakan sehingga ‘memblokir’ hak guru menerima hak mereka? Siapapun pihak yang sudah menyebabkan berhentinya aliran dana insentif untuk guru,  maka tindakannya itu jelas-jelas telah melanggar etika. Apapun alasannya.

 

Papua, 23 Maret 2009.

 

 

Catatan : Berdasarkan surat edaran tentang :

Program Kompensasi Pengurangan Subsidi

Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM) Bidang Pendidikan

Tahun 2005

 

Satuan Pendidikan Dasar Penerima BOS

 

Butir b.

Sekolah kaya, mapan dan mampu secara ekonomi yang saat ini

memiliki anggaran pendapatan yang lebih besar dari dana BOS

memiliki hak untuk tidak menerima BOS tersebut, sehingga lembaga

yang bersangkutan tidak memiliki kewajiban untuk mengikuti ketentuan

yang tertuang dalam buku petunjuk pelaksanaan.

(namun sekolah yang guru-gurunya tidak menerima insentif itu menerima dana BOS)

 

Surat edaran dikeluarkan di dan oleh :

Jakarta, 28 Juni 2005

Direktur Jenderal

Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah

Departemen Pendidikan Nasional

Ttd.

Dr.Ir.Indra Djati Sidi

NIP 130672115

Direktur Jenderal

Kelembagaan Agama Islam

Departemen Agama

Ttd.

Prof.Dr.H.A.Qodri A.Azizi, MA

NIP 150202471

 

Fakta dari sebuah sumber :

……… Menyangkut insentif guru, You menjelaskan hingga kini belum dicairkan disebabkan keterlambatan pengesahan APBD Kabupaten Mimika tahun 2007 oleh Gubernur Papua. Insentif guru akan diproses dalam waktu dekat. Setelah cair kami minta guru-guru seluruhnya kembali ke tempat tugas masing-masing, kata You. Dia mengungkapkan besaran insentif guru tahun ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan dari tahun-tahun sebelumnya. Guru yang bertugas di kota akan menerima insentif sebesar Rp 300 ribu per bulan, guru yang bertugas di pinggir kota mendapat insentif Rp 500 ribu per bulan. Sedangkan guru yang bertugas di daerah terpencil mendapat insentif Rp 750 ribu per bulan dan guru yang bertugas di daerah sangat terpencil menerima insentif Rp 1 juta per bulan. Insentif tersebut, katanya, dibayar satu kali per enam bulan dengan total mencapai Rp3 miliar.  (Sumber: Harian Pelita, http://www.hupelita.com/cetakartikel.php?id=33897 – 6k)

Apakah Etika itu?

 

Etika adalah cabang ilmu filsafat yang membahas dasar dari suatu tindakan. Suatu tindakan mendapatkan penilaian etis bila  tindakan itu Baik, Benar dan karenanya sebuah tindakan harus dilakukan! Etika mencari dasar (nilai) pembenaran tindakan yang dilakukan manusia dalam berinteraksi. Etika membahas dasar-dasar pembenaran terhadap  tindakan seseorang. Salah satu dasar tindakan itu misalkan Etika Deontologis (aturan) = Suatu tindakan dinilai etis oleh aliran ini jika tindakan itu mengikuti aturan / sesuai prosedur ataupun hukum yang berlaku sebagai acuan tata laku sosial. Segala macam tindakan yang tidak prosedural, tidak sesuai aturan ataupun hukum dinilai sebagai tindakan tidak etis! Sehingga tindakan itu dikategorikan tindakan tidak baik, tidak benar dan seharusnya tidak dilakukan.  Berbeda dengan dasar Etika Teleologis (Yunani=Teleos=Tujuan). Etika ini membenarkan suatu tindakan dinilai sebagai tindakan etis apabila tujuan dari tindakan itu Baik / Luhur. Etika ini sering mengabaikan cara bertindak. Bagi penganut etika ini cara apapun dapat ditempuh demi suatu tujuan yang dinilai mulia. Etika Teleologis banyak dianut oleh anak muda. Etika ini selalu mendapatkan tentangan dari orang tua dan pemimpin-peminpin masyarakat  yang banyak mendasarkan penilaian tindakan etis dari dasar aturan / prosedur. Masih ada lagi dasar etika lainnya seperti aliran Hedonisme dll.

 

Read Full Post »


 

 

Optimalisasi Tumbuh Kembang Kecerdasan Spiritual (Spiritual Quotient) Si Buah Hati Menuju Masyarakat Madani

   

Latar Belakang Masalah SDM

 

Masyarakat pada zaman ini telah mengalami suatu kemajuan yang sangat luar biasa dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta  hiruk-pikuk tentang demokrasi, ham dan emansipasi dalam berbagai bidang kehidupan.

Namun demikian di sisi lain, masyarakat juga sedang mengalami sebuah krisis kehidupan yang fatal, di mana lebih egois, fanatisme golongan dan susah untuk membangun suatu kehidupan bersama harmoni sebagai komunitas dunia serta tidak ramah lagi dengan lingkungan alam sekitarnya.

Masyarakat lebih suka berlomba dalam membangun mesin/senjata pemusnah dari pada menciptakan mesin pengolah lahan pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan serta mesin untuk memperpanjang umur hidup manusia dan mahluk hidup lainnya. Masyarakat lebih memilih mencari keuntungan diri sendiri dan menindas yang lemah dengan dalih membangun hubungan bilateral dalam bidang ekonomi dari pada melakukan sesuatu untuk keuntungan bersama. Lebih memilih dirinya tertawa dan melihat orang lain menangis dari pada menghapuskan setitik air mata dari mata sesama. Lebih memilih ketidak-seimbanganan dari pada kehidupan yang seimbang. Lebih memilih kesenjangan dari pada pemerataan sesuai hak-hak dasarianya. Orang kuat lebih memilih memaksa orang lemah untuk mengikuti keinginannya dari pada secara kolektif tunduk kepada aturan yang telah disepakati bersama. Para pengacara lebih memilih uang dan mengorbankan kebenaran dan keadilan dari pada menegakkan keadilan dan kebenaran itu sendiri. Lebih memilih mengeksploitasi SDA secara besar-besaran untuk dirinya saat ini tanpa mengingat generasi ratusan tahun besok.

Masyarakat lebih memilih menambang hasil hutan dan membiarkan lahan tersebut kosong dari pada menanam tanaman yang sama kembali. Lebih memilih mengeksploitasi tambang dan membiarkan limbahnya menghancurkan ekosisten dan kehidupan lain dari pada mengelola dan memanfaatkan limbah tersebut untuk membangun kehidupan lain dari manusia dan alam sekitar. 

Masyarakat lebih memilih membangun bangunan-bangunan mega dan pemukiman di daerah-daerah resapan dan sumber air dari pada melakukan suatu proteksi yang memadai  terhadap lingkungan tersebut.  Selain itu, strategi pendidikan yang sedang dirancang saat ini lebih bersifat kepada pengembangan kognetif dan mengabaikan aspek lainnya seperti sosial dan emosi sehingga anak-anak tumbuh sebagai manusia yang egois, dipensif  dan kurang berhati.  Akibatnya, empati, emansipasi serta kolaborasi dalam hidup bersama sebagai suatu komunitas semakin jauh dari kehidupan keluarga dan masyarakat kita saat ini.

Keadaan di atas menjelaskan tentang gambaran manusia yang seperti di kemukakan oleh George Carling komedian Amerika di tahun 70an dan 80an yang menuliskan pesan-pesan indah tentang paradoks kehidupan zaman ini,  bahwa:

 

Kita memiliki gedung-gedung yang lebih tinggi tetapi kesabaran yang pendek,

jalan bebas hambatan yang lebih lebar tetapi sudut pandang yang lebih sempit.

 

Kita mengeluarkan uang lebih banyak, Tetapi memiliki lebih sedikit;

kita membeli lebih banyak, tetapi menikmati lebih sedikit.

 

Kita memiliki rumah yang lebih besar dan keluarga yang lebih kecil, lebih nyaman,  tetapi waktu yang lebih sedikit.

 

Kita memiliki lebih banyak gelar, tetapi logika yang lebih sedikit;

lebih banyak pengetahuan, tetapi penilaian yang lebih sedikit;

lebih banyak ahli, tetapi lebih banyak masalah;

lebih banyak obat-obatan, tetapi kesehatan yang lebih sedikit.

 

Kita minum dan merokok terlalu banyak, meluangkan waktu dengan terlalu ceroboh,

tertawa terlalu sedikit, menyetir terlalu cepat, marah terlalu besar,

tidur terlalu larut, bangun terlalu lelah,

membaca terlalu sedikit, menonton TV terlalu banyak, dan berdoa terlalu jarang.

 

Kita telah melipatgandakan barang milik kita,

tetapi mengurangi nilai kita.

 

Kita terlalu banyak berbicara, terlalu jarang mencintai, dan terlalu sering membenci.

Kita telah belajar bagaimana mencari uang, tetapi bukan kehidupan.

 

Kita telah menambah tahun-tahun dalam hidup kita, tetapi bukan kehidupan dalam tahuntahun tersebut.

 

Kita telah mencapai bulan, tetapi memiliki masalah dalam menyeberang jalan dan menemui tetangga baru.

 

Kita telah mengalahkan luar angkasa, tetapi bukan dalam diri kita.

 

Kita telah melakukan hal-hal besar, tetapi bukan hal-hal yang lebih baik.

 

Kita telah membersihkan udara, tetapi mengotori sang jiwa.

 

Kita telah mengalahkan atom, tetapi bukan rasa diskriminasi.

 

Kita menulis lebih banyak, tetapi mempelajari lebih sedikit. Kita berencana lebih banyak, tetapi mencapai lebih sedikit.

 

Kita telah belajar untuk terburu-buru, tetapi bukan menunggu.

Kita membuat lebih banyak komputer untuk menampung lebih banyak informasi, menghasilkan fotocopy yang lebih

banyak, tetapi kita berkomunikasi semakin lebih sedikit.

 

Ini adalah zaman dimana makanan siap saji dan pencernaan yang lambat, orang besar dengan karakter yang kecil, keuntungan yang tinggi dan hubungan yang renggang.

 

Ini adalah zaman dimana ada dua penghasilan tetapi lebih banyak perceraian,

rumah yang lebih mewah tetapi keluarga yang berantakan.

 

Ini adalah zaman dimana perjalanan dibuat singkat, popok sekali pakai buang, moralitas yang mudah dibuang, hubungan satu malam, berat badan berlebihan, dan pil-pil yang melakukan segalanya dari pada menceriakan, menenangkan, sampai membunuh.

 

Ini adalah zaman dimana banyak barang di etalase showroom dan tak ada stok dalam ruang persediaan.

Zaman dimana teknologi dapat menyampaikan surat ini kepada Anda, dan zaman di mana Anda dapat memilih apakah Anda akan berbagi renungan ini, atau hanya tekan “hapus”…[1]

 

Sehingga nilai dari kemanusia terutama diri sendiri dan sesama menjadi lebih rendah apalagi hubungan dengan Sang Khalik yang memberikan hidup dan lingkungan alam semesta tempat manusia berpijak.

Artinya, sudah dan sedang tercipta suatu kehidupan masyarakat  yang menindas kemanusiaan dan lingkungan hidup tempat manusia berpijak, sehingga masyarakat saat ini bisa mengulang sejarah nasib hidup para Dinosaurus di masa lalu.[2]

Hal di atas menjelaskan bahwa masyarakat sekarang sedang mengidap neurosis kolektif. Ciri dari gejala tersebut adalah:

(a)                Sikap masa bodoh terhadap hidup, yaitu suatu sikap yang menunjukkan pesimisme dalam menghadapi masa depan hidupnya;

(b)                Sikap fatalistik terhadap hidup, menganggap bahwa masa depan sebagai sesuatu9 yang mustahil dan membuat rencana bagi masa depan adalah kesia-siaan;

(c)                Pemikiran konformis dan kolektivis. Yaitu cenderung melebur dalam masa dan melakukan aktivitas atas nama kelompok;

(d)                Fanatisme, yaitu mengingkari kelebihan yang dimiliki oleh kelompok atau orang lain.

Dengan ciri-ciri tersebut manusia berjalan menuju penyalahartian dan penyalahtafsiran tentang dirinya sendiri sebagai sesuatu yang “tidak lain” (nothing but) dari refleks-refleks atau kumpulan dorongan (biologisme), dari mekanisme-mekanisme psikis (psikologisme) dan produk lingkungan ekonomis (sosiologisme). Dengan ketiga konteks tersebut maka manusia “tidak lain” adalah mesin. Kondisi tersebut merupakan penderitaan spiritual bagi manusia.

Apakah kita sudah terlambat,  jadi saat ini kita hanya dapat memilih untuk mengikuti arusnya dengan asumsi bahwa yang penting bisa terapung dan sampai kemana saja arus tersebut hendak membawa kita sehingga nasib kitapun akhirnya berakhir seperti dinosaurus pada zaman purbakala? 

 

Pendidikan Transformasi Masyarakat

Jauh di dalam lubuk hatinya yang paling dalam, semua insan merindukan terciptanya suatu kehidupan yang aman, damai, adil dan sejahterah  di bumi. Namun demikian, tidak mudah untuk mengembalikan para digma hidup di atas, karena telah dan sedang berkembang  dengan subur dalam masyarakat saat ini dan barangkali kita juga termasuk di dalamnya. Tetapi volumenya dapat ditekan mulai saat ini dengan cara memperbaiki opini publik tentang hidup yang lebih bermakna melalui sebuah pendidikan yang mampu mentransformasi masyarakat.

Pendidikan  yang saya maksudkan disini  hendaknya di mulai dari rumah.  Jika pendidikan di dalam rumah baik, maka anak akan mampu menerima perbendaan-perbedaan yang ada dalam hidupnya dan mampu menghadapi perubahan-perubahan yang sedang terjadi di sekitarnya  serta mampu hidup dalamnya serta menjadi solusi bagi sesama  dalam perubahan perubahan tersebut.

 

Hal pertama yang hendaknya di buat oleh orang tua adalah memperbaiki persepsinya terhadap anaknya sendiri.

Sehubungan  dengan itu, orang tua hendaknya menyimak ulasan pikirin Chalil Gibran di bawah ini:

 

 

Anakmu Bukan Milikmu

 

Anakmu bukan milikmu

Mereka putra putrid Sang Hidup yang rindu pada diri sendiri

Lewat engkau mereka lahir, namun tidak dari engkau

Mereka ada padamu, tetapi bukan hakmu

Berikan kasih sayangmu, tetapi jangan sodorkan betuk pikiranmu,

Sebab pada mereka ada alam pikiran sendiri

Patut kau berikan rumah untuk raganya, tapi tidak untuk jiwanya

Sebab jiwa mereka adalah penghuni rumah masa depan,

Yang tiada dapat kau kunjungi, sekalipun dalam mimpi

Kau boleh menyerupai mereka,

Namun jangan membuat mereka menyerupaimu.

Sebab kehidupan tidak pernah berjalan mundur,

Pun tidak tenggelam di masa lampau.

Kaulah busur dan anak-anakmulah, anak panah yang meluncur.

Sebab Pemanah maha tahu sasaran bidikan keabadian

Dia merentangmu dengan kekuasaanNya,

Hingga anak panah itu melesat, jauh serta capat.

Meliuk dengan sukacita dalam rentangan tangan sang Pemanah,

Sebab Dia mengasihi anak panah yang melesat laksana kilat,

Sebagaimana dikasihi-Nya busur yang mantap.

 

 

 

Khalil Gibran

 

 

Selanjutnya, bagaimana caranya orang tua menolong tumbuh kembang si buah hatinya melalui stimulasi yang sesuai dengan tumbuh kembangnya?

Buku dengan judul ”Menolong Tumbuh Kembang Kecerdasan Spiritual Si  Buah Hati” yang ditulis oleh Rudolf Pigay, STh, telah membahas hal ini secara lugas, enak dan lebih tuntas. Buku ini telah memberikan langkah-langkah praktis yang dapat dengan mudah dilakukan oleh orang tua dari berbagai macam dimensi latar belakang dalam menolong optimalisasi tumbuh kembang kecerdasan spiritual si buah melalui suatu advokasi yang baik dan terarah dalam berbagai sisi mulai dari kemampuan Spiritual, Ketangguhan psikis/jiwa, Kesehatan fisik dan Kecerdasan Majemuk(Multiple Inteligence).

Mudah-mudahan tokoh buku di tempat anda telah menyediakan dan sedang menjual buku ini.

[1] Petikan email sahabat, 9-4-2008.

[2] Lingkungan alam merasa terusik dan tidak bersahabat lagi. Lapisan ozon yang semakin menipis telah menyebabkan terjadinya pemanasan global, banjir dan kekeringan pun terjadi di mana-mana Gunung-gunung menggeliat dan memuntahkan awan dan lahar panasnya. Penyakit-penyakit ragawi yang sebelumnya tidak dikenal, mulai bermunculan, seperti Flu Burung (Avian Influenza), AIDs serta jenis-jenis penyakit mematikan lainnya. Bahkan, tatanan sosial-ekonomi menjadi kacau balau karena sikap dan perilaku manusia yang mengabaikan kejujuran dan amanah (perilaku koruptif dan perilaku manipulatif).

Manusia telah berhasil menciptakan “raksasa-raksasa teknologi” yang dapat memberikan manfaat bagi kepentingan hidup manusia itu sendiri. Namun dibalik itu, “raksasa-raksasa teknologi” tersebut telah bersiap-siap untuk menerkam dan menghabisi manusia itu sendiri. Kecerdasan intelektual yang tidak diiringi dengan kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritualnya, tampaknya hanya akan menghasilkan kerusakan dan kehancuran bagi kehidupan dirinya maupun umat manusia. Dengan demikian, apakah memang pada akhirnya kita pun harus bernasib sama seperti Dinosaurus ? (AKHMAD SUDRAJAT, M. Pd. – IQ, EQ dan SQ, Dari Kecerdasan Tunggal ke Kecerdasan Majemuk)

 


Read Full Post »


MUSIK ROHANI – MUSIK GEREJAWI

&

LATAR BELAKANGNYA

 

 

A.    MUSIK

 

Musik tidak dapat dilepaskan dari kehidupan manusia, bahkan Musik bisa untuk melengkapi kehidupan manusia baik dari segi sosial, budaya, kejiwaan maupun dari segi religiusnya.

 

Sudah dibuktikan bahwa musik memiliki pengaruh terhadap jiwa manusia, karena musik memiliki  bentuk yang Imajinatif, seperti Irama, Melody, Nada, Syair, Lirik”.

 

Musik juga sebagai PENGGERAK KEHIDUPAN, dan pernah hal itu di buktikan melalui beberapa percobaan a.l : (more…)

Read Full Post »


Oleh: Yunus Emigita Yeimo

Pemekaran Provinsi dan Kabupaten di tanah Papua yang sedang giat dilakukan saat ini adalah jawaban atas kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Papua. Namun dipihak lain, pemekaran itu adalah sebuah lahan “subur” untuk “menanam, meninggalkan, membangun” politik penguasa di bidang arsitektur dan ruang-ruang kota di Papua. Baik di tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kecamatan. Dan pemekaran adalah “bukan politik jabatan semata”. Tetapi persoalan mendasar adalah politik arsitektur dan penataan ruang-ruang kota tanpa identitas. Undang-undang no 21 Tahun 2001, tentang otonomi khusus Papua, tidak mengatur tentang bagaimana kota-kota dan bangunan di Papua itu dirancang (ditata). Tetapi, didalam undang-undang itu hanya mengatur bagaimna dana otonomi khusus [triliun rupiah] itu digunakan. Hal ini menandakan bahwa tanah dan manusia Papua, akan kehilangan dan krisis identitas (arsitektur dan ruang kota). (more…)

Read Full Post »


Oleh: Yunus Emigita Yeimo

 

Walau telah dipahami secara umum bahwa, membangun rumah adalah sebuah investasi masa depan. Sama hal dengan sekolah (pendidikan). Dimana seringkali orang menyebut pendidikan merupakan suatu investasi masa depan. Yang mengorbankan waktu, tenaga, pikiran dan uang. Untuk mendapatkan (mewujudkan) impian rumah idaman, tentunya kita butuh daya (tenaga) paya (uang). Tetapi, mengapa untuk membangun kehidupan orang Papua harus “bermula” dari membagun rumah? Bukan berarti orang Papua itu tidur di bawah jembatan (seperti kota-kota besar di pulau Jawa). Justru orang Papua memiliki beragam jenis bentuk arsitektur dari setiap suku yang ada di Papua, dimana keunikan rumah-rumah itu sedang menuju kepunahan karena kekejaman jaman. Mengapa? Karena, di dalam rumah kita melakukan segala aktivitas. Rumah juga merupakan kebutuhan manusia yang prima setelah sandan dan papan terpenuhi. Rumah tradisional pada jaman dulu dibangun untuk melindungi diri dari gangguan binatang buas. Dengan konsep (desain) bangunan atau rumah menaikan lantai (panggung) atau sekaligus dibangun di atas pohon. Dengan memanfaatkan ranting dan dahan sebagai struktur rangka dan dinding. Serta, batang pohon sebagai struktur utama dan sekaligus berfungsi sebagai pondasi bangunan (pondasi setempat). (more…)

Read Full Post »

Older Posts »