Feeds:
Posts
Comments

Archive for February, 2009


 

Bagi masyarakat pribumi tanah Papua, koteka adalah pakaian tradisional masyarakat pribumi Pegunungan Tengah Papua. Siapapun orang, yang tidak menggunakan koteka dianggap atau diklaim telanjang, ketika orang koteka belum berinteraksi dengan orang Melayu dan Eropa. Koteka yang dipakai oleh masyarakat pribumi Pegunungan Tengah Papua juga menjelaskan tentang siapa orang tersebut dari berbagai macam sisi. Artinya, koteka menjelaskan identitas pemakai koteka tersebut, baik secara individu maupun secara kelompok, seperti:

(a)    asal daerah dan suku

(b)    kedudukan social pribadi pemakai

(c)    dan  jenis kegiatan dan jenis koteka yang dipakai

Ketika masyarakat pribumi Pegunungan Tengah Papua mulai mengalami interaksi dengan etnis melayu dan orang bule, khususnya, dengan para pekabar Injil yang datang mengabarkan Injil di daerah orang koteka(Enarotali-Paniai sampai ke Oksibil-Pegunungan Bintang – tanah Papua), pakaian koteka tertranformasi oleh Injil sehingga beberapa orang yang telah menerima Injil mulai memberitakan Injil dengan berpakaian koteka, baik itu melalui penginjilan pribadi maupun dalam ibadah-ibadah resmi gereja sampai kepada Pengkhotbahpun menggunakan koteka lalu menyampaikan pesan-pesan firman Allah.

Sikap inilah yang menyebabkan sehingga masyarakat pribumi menerima Injil secara kolektif dan secara kelompok sehingga tranformasi kehidupan diberbagai bidang kehidupan masyarakat terjadi. Hal ini ditandai dengan adanya perdamai yang tercipta antara satu kelompok masarakat dengan kelompok masyarakat, lalu satu suku dengan suku yang lainnya. Kehidupan yang rukun di antara warga pribumi ini terlihat nyata dalam kehidupan sehari-hari. Norma-norma hidup bersama sangat berkumandang dalam kehidupan pribadi, kelompok dan suku orang yang menggunakan koteka.

 

Namun sejak Papua berintegrasi dengan Indonesia – orang, apa yang tidak pernah dilakukan oleh Injil, di lakukan oleh bangsa Indonesia, yakni datang berbagai macam usaha yang amat deras dan dramatis untuk melucuti pakaian tradisional masyarakat pribumi tanah Papua(Koteka) dari tubuh dan kehidupan orang Papua baik secara formal dan non formal. Hal ini terlihat dari:

(a)    Gubernur Frans Kasiepo (1964-1973) mulai mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai pakaian yang sehat, sopan, dan bermartabat dalam sebuah gerekan yang disebut operasi Koteka– barangkali koteka bagi mereka adalah pakaian yang kurang sopan dan bermartabat;

(b)    kemudian dilanjutkan dengan kampanye anti koteka oleh Gubernur Soetran;

(c)    sosialiasi dilanjutkan Acub Zainal, Busiri Suryowironoto, dan Gubernur Isaac Hindom;

(d)    pada masa pemerintahan Gubernur Barnabas Suebu (1988-1993) dan Yacob Pattipi (1993-1998) mulai dilakukan kampanye antikoteka di Pegunungan Tengah. Puluhan ton pakaian dijatuhkan di beberapa kecamatan dan kampung-kampung di Pegunungan Tengah yang merupakan basis koteka;

(e)    usaha memunculkan UU Pornografi-Pornoaksi dan dipaksakan untuk diberlakukan di tanah Papua khususnya ditengah orang koteka;

(f)     terakhir dengan pembunuhan Joker[1], yang direkayasa oleh koran kompas bahwa ia dibunuh karena mabuk(SURYA Online, 9 Pebruari). Pada hal, Joker adalah seorang yang saleh dan pecinta damai. Seorang kepala suku dari orang Papua yang tidak perna menyentuh minuman, rokok dan wanita lain selain istrinya sendiri(Baca.Radar timika). Namun diyakni bahwa pembunuhan Joker merupakan bagian dari usaha pelucutan koteka;  

 

Usaha-usaha pelucutan koteka seperti di atas dilakukan barangkali karena beberapa sebab:

(a)      Menurut Jos, integrasi Papua ke dalam NKRI pada 1962 merupakan satu titik balik kehidupan masyarakat koteka. Pertemuan para pejabat dari Jakarta dengan masyarakat koteka waktu itu merupakan pertemuan dua budaya yang berbeda, yakni Melanesia dan Polinesia – barangkali maksudnya Melayu- (http://www.infopapua.com/modules.php?);

(b)      Orang Jakarta tidak melihat koteka sebagai pakaian, sementara masyarakat pedalaman Papua melihatnya sebagai pakaian, yang tidak berbeda dengan pakaian yang dikenakan masyarakat Indonesia umumnya;

(c)      koteka dinilai sebagai salah satu bagian dari kemiskinan dan keterbelakangan. Koteka bukan pakaian. Pria yang mengenakan koteka dilihat sebagai pria telanjang dan “tidak beradab”;

(d)      menurut Dominggus Rumbewas, membasmi koteka di Papua serba dilematis. Di satu sisi, koteka sebagai simbol kemiskinan, kebodohan, ketertinggalan dan ketelanjangan. “Tetapi, pada masa otonomi khusus ini sudah tidak layak lagi orang Papua mengenakan koteka,” tandas Rumbewas;

(e)      anggota DPRD Papua dari PDIP Ramses Walli menyatakan: Budaya dan tradisi yang dinilai sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman, menghambat pembangunan, dan bertentangan dengan nilai moral, agama, kesopanan dan kehidupan sosial masyarakat hendaknya diperbarui. Salah  satunya termasuk koteka. Walli memaparkan, budaya dan tradisi asli yang dinilai tidak mendukung pembangunan nilai moral dan agama di Papua antara lain, koteka, pesta seks pada upacara adat bagi suku tertentu, perlakuan terhadap perempuan yang lebih rendah dibanding kaum pria dalam keluarga dan masyarakat. Adat dan tradisi tua ini sering melahirkan persoalan di kalangan masyarakat;

(f)       di Irian seharusnya mereka diajarkan bagaimana memakai pakaian yang layak dan sempurna tidak malah telanjang atau hanya menutpi kemaluannya saja (Ririh Priyatna Jafar085710373769-detikNews)

(g)      Muhammad Amin, Alumnus Pascasarjana UIN Suska Riau menyatakan: koteka digunakan oleh orang Papua hanya di perkambungan mereka, hutan dan dusun(Republika);[2]

Usaha-usaha pelucutan koteka di atas boleh saja dilakukan dengan berbagai macan cara dan dengan berbagai macam alasan menurut orang-orang yang telah berpakaian, baik orang Koteka sendiri mampun non koteka, namun yang hendaknya dipertimbangkan dengan baik adalah jangan sampai usaha-usaha pelucutan koteka di atas merupaka ekspresi langsung dari usaha pelucuti jati diri masyarakat koteka dari persada nusantara ini.

Barangkali karena tidak mau dilucutinya pakaiannya(koteka) dari hidupnya dan usaha ia mempertahankan jadi dirinya sebagai manusia koteka,  Dominikus Douw, Alumni Fakultas Hukum UNTAG 1945 Semarang mengarang sebuah lagu dengan judul: Koteka aniya kagaba.


“Koteka moge Paniai makii,
kou aniiya kagaabanoo,
anii didi kogaa dani totaa kagaabano,”

Lalu apa yang hendaknya di buat oleh pemerintah Pusat dan Propinsi dalam  pembangunan orang koteka, ketika orang koteka mempertahankan diri sebagai manusia koteka di bumi?

(a)    Pergilah ke Belanda dan Misionaris Kristen dan belajarlah dari mereka

(b)    Bangunlah pelayanan yang manusiawi sebab suatu saat koteka pasti masuk juga ke museum setelah dimakan oleh kemajuan zaman dan tehnologi namun pasti akan muncul dalam festival-festifal budaya.

 

 

Sumber:

  1. DetikNews
  2. http://www.infopapua.com/modules.php
  3. Koran tempo 12 Pebruary 2008
  4. Majalah SELANGKAH
  5. Republika
  6. SURYA Online

[1] Joker adalah seorang kepala suku Moni di Timika yang sehariannya hidup di Timika berjalan keliling timika memakai koteka lengkap dengan atribut tradisional  sambil menerima ajakan foto dari masyarakat pendatang dan Papua, juga yang bekerja sebagai  tukang becak/mengambil penumpang dengan berpakaian koteka pula(Baca. Radar timika)

[2] Jika pak Amin ke Enarotali, Mulia, Karubaga, dan Wamena, pak Amin akan kaget melihat  orang yang berpakaian koteka atau mengenakan koteka ke kantor bupati dan ke tempat public lainnya.

 

 


Advertisements

Read Full Post »


Jakarta (ANTARA News) – Pemerintah segera menyusun program aksi pengembangan ekonomi kreatif yang ditargetkan bisa memberi sumbangan sekitar 7-8 persen terhadap PDB pada 2015.

“Pada Pekan Produk Budaya Indonesia (PPBI) yang kedua nanti kami akan fokus membahas program aksi untuk mencapai target itu,” kata Menteri Perdagangan, Mari Elka Pangestu di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, potensi industri kreatif di Indonesia sangat besar mengingat kekayaan budaya yang beragam. Selama ini, kontribusi ekonomi kreatif terhadap PDB telah mencapai 6,4 persen.

“Kontribusi ekspor produk industri kreatif selama ini telah mencapai 10 persen. Tapi itu ditambah ekspor fesyen secara keseluruhan termasuk yang diproduksi secara massal,” jelasnya.

Mendag menjelaskan pada PPBI ke-2 yang digelar pada 4-8 Juni 2008 nanti akan diluncurkan cetak biru pengembangan ekonomi kreatif hingga 2025.

“Secara umum kami telah diidentifikasi lima permasalahan utama yang menjadi pokok perhatian dalam rencana pengembangan industri kreatif untuk pencapaian target tahap pertama pada 2015,” ungkap Mendag.

Lebih lanjut ia menjelaskan permasalahan dalam industri kreatif adalah kurangnya jumlah dan kualitas sumber daya manusia sehingga harus dikembangkan lembaga pendidikan dan pelatihan yang bisa melahirkan pelaku industri kreatif.

Masalah kedua adalah pengembangan iklim kondusif untuk memulai dan menjalankan usaha industri kreatif yang meliputi sistem administrasi negara, kebijakan dan peraturan serta infrastruktur yang diharapkan dapat dibuat kondusif bagi perkembangan industri kreatif.

Masalah ketiga, lanjut Mendag, mengenai penghargaan terhadap pelaku industri kreatif baik secara finansial maupun nonfinansial.

Masalah lain yang teridentifikasi adalah upaya percepatan tumbuhnya teknologi informasi dan komunikasi yang terkait erat dengan pengembangan akses pasar dan inovasi dalam industri kreatif.

Ekonomi kreatif bertumpu pada 14 subsektor industri kreatif yaitu periklanan, penerbitan dan percetakan, TV dan radio, film, video dan fotografi, musik, seni pertunjukan, arsitektur, desain, fesyen, kerajinan, pasar barang seni, permainan interaktif, layanan komputer dan piranti lunak serta penelitian dan pengembangan.

Persentase kontribusi PDBB sub sektor industri kreatif pada 2006 didominasi oleh fesyen sebesar 43,71 persen atau senilai Rp45,8 triliun, kerajinan sebesar 25,51 persen atau senilai Rp26,7 triliun, periklanan sebesar 7,93 persen atau senilai Rp8,3 triliun.

Selama 2002-2006, industri kreatif menyerap sekitar 5,4 juta pekerja dan menyumbang Rp81,5 triliun atau 9,13 persen terhadap total ekspor nasional. Selama ini sumbangan ekonomi kreatif pada PDB sebesar 6,4 persen. (*)

Sumber:
Antara COPYRIGHT © 2008

Read Full Post »


JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani menilai, sistem keuangan negara saat ini tidak sederhana dibanding sistem keuangan negara sebelumnya. Akibatnya, banyak pejabat dan analis yang belum memahami sistem keuangan negara, termasuk sistem anggaran.

“Pelaksanaan sistem keuangan dan anggaran, tidak sesederhana yang dibayangkan. Pengelolaan keuangan negara saat ini berbeda dengan masa lalu,” kata Sri Mulyani dalam Konferensi Persoalan Kinerja Belanja Negara untuk Pembangunan Ekonomi dan Sosial, di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, Senin (26/5/2008).

Setidaknya, kata dia, ada tiga undang-undang (UU) bidang keuangan negara yang menjadi pedoman sistem keuangan negara, yaitu UU tentang Keungan Negara, UU Perbendaharaan Negara, serta UU yang terkait pemeriksaan dan tanggungjawab keuangan negara.

Sri Mulyani mengatakan, penganggaran dalam sistem keuangn lama didasarkan pada kebutuhan dana. Namun dalam sistem yang baru, anggaran didasarkan pada apa yang akan dihasilkan.

Reformasi anggaran yang akan dilaksanakan menyangkut tiga hal, yaitu bagaimana aplikasi penganggaran berbasis kinerja, pengelolaan anggaran secara terpadu, dan pengelolaan anggaran jangka menengah dan jangka panjang.

Di tempat yang sama, Sekjen Depkeu Mulia Nasution mengatakan, kerangka managemen dan perencanaan keuangan publik mengalami reformasi sejak 2001. “Penyusunan anggaran ini merupakan reformasi sejak 2001,” tegasnya. (hsp)

Read Full Post »


‘Ekonomi Dunia stabil mulai Mei’. Itulah salah satu judul yang dipublish oleh media cetak Bisnis Indonesia pada terbitan hari kamis 19 Pebruari 2009. Artikel yang ditulis oleh Erna R.U.Girsang ini memberi tanda kutip pada judul utama lalu dilanjutkan dengan judul kecil di bawahnya bahwa Greenspan: Stimulus AS belum mampu memulihkan sistem keuangan.

Tulisan ini berawal dari pernyataan Steve H. Hanke, dosen senior bidang ekonomi terapan Universitas John Hopkins, Amerika Serikat dalam kuliah umum Universitas Pelita Harapan (UPH) dan Kamar Dagang dan Industri Indonesia bertajuk The International Financial Crisis of 2008-2009, tanggal 18 February 2009, menyatakan “Setelah Mei akan dimulai stabilisasi. Kebijakan moneter dan fiskal akan kembali ke arah normal”.

Sejalan dengan Hanke, Dekan UPH Roy Sembel mengatakan ekspektasi dimulainya pemulihan ekonomi pada pertengahan tahun ini diharapkan dapat direspons oleh pelaku usaha. “Menghadapi krisis tidak hanya perlu kewaspadaan mengantisipasi semua risiko, tetapi juga siap menghadapi peluang yang muncul tiba-tiba”.

Hanke menambahkan pemulihan ekonomi, setelah Mei, sebagian besar mulai terlihat di negara maju dan kemudian meluas ke negara lain, dengan cara yang hampir sama saat krisis menyebar. Pemulihan ekonomi itu akan terlihat dari adanya beberapa indikator makro yang menunjukkan tanda-tanda kestabilan ekonomi setelah Mei 2009, seperti harga sejumlah komoditas yang menyentuh level terendah pada minggu pertama Desember 2008, kembali bergerak naik. Dengan begitu, jelasnya, nilai ekspor sejumlah negara ikut meningkat, sehingga berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi. Pemulihan ekonomi itu terjadi karena tiga faktor, yakni pertama adanya paket stimulus fiskal Pemerintah Amerika Serikat senilai US4787 miliar; kedua, sebelum Pemerintah mengucurkan dana stimulasi tersebut, pemerintah segera memperbaik sistem keuangan negara terlebih dahulu, seperti Jepang ketika menghadapi krisis ekonomi pada tahuan 199-an, mereka bangkit dengan cara memperbaiki sistem ekonomi dan menjalankannya; ketika, menurut Greenspan pemerintah perlu memperluas dana perbaikan sistem keuangan US$700 miliar.

Hal di atas sangat diperlukan karena “Jumlah dana yang disiapkan tidak cukup untuk menyelesaikan permasalahan krisis ini mengingat, Presiden AS Barack Obama sedang menghadapi resesi terdalam sepanjang sejarah, di mana ekonomi terkontraksi 3,8% pada kuartal IV/2008 atau terburuk sejak 1982, ujar mantan chairperson Federal Reserve Alan Greenspan sebelum menyampaikan pidato di Economic Club, New York, AS, tanggal 18 Februari 2009.

Kekontraksian ekonomi ini terjadi karena saham perbankan AS terpukul seiring dengan kerugian besar-besaran. Saham Citigroup Inc, bank yang memperoleh suntikan dana pemerintah US$45 miliar pada tahun lalu, turun 43% menjadi US$3,06. Adapun JPMorgan Chase & Co, bank terbesar kedua di AS berdasarkan aset, sahamnya turun US$3,04 menjadi US$21,65 dan Bank of America Corp melorot 67 sen menjadi US$4,90.

Itu berarti pemulihan ekonomi yang dinyatakan oleh Steve H. Hanke di atas itu, tergantung tindakan pemerintah AS melakukan poin kedua dan ketiga. Jika tidak, maka pemulihan ekonomi itu akan semakin jauh dari harapan. Lalu bagai mana dengan Pemerintah Indonesia dan Propinsi Papua? Apakah Pemerintah mampu menyikapi perubahan tersebut, lalu menyambutnya sebagai bola yang dipasing ke straiker dan siap menggolkan? Atau sebaliknya, pemerintah saat ini hanya sibuk dengan berkampanya sehubungan dengan Pemilu? Kita tunggu saja.antami-krisis1

Dari berbagai sumber

Read Full Post »


Sebanyak 65 Persen Belanja Negara dalam APBN ke Daerah

 

JAKARTA, KOMPAS – Akibat banyaknya masalah yang mendera keuangan daerah, pencairan dana ke sektor riil menjadi terhambat. Dari 510 pemerintah daerah, hanya 156 yang memperoleh dana alokasi khusus.

 

Daerah lainnya dipastikan terlambat memperoleh dana alokasi khusus (DAK). Dengan demikian, pelaksanaan proyek atau program dipastikan terhambat dan akhirnya sumbangan pemerintah daerah terhadap perekonomian menjadi sangat minim.

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Departemen Keuangan Mardiasmo mengungkapkan hal tersebut di Jakarta, Jumat (30/1).

Menurut Mardiasmo, daerah yang mendapatkan DAK harus memenuhi dua syarat. Pertama, telah mengesahkan peraturan daerah (perda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2009.

Kedua, menyampaikan laporan resmi tentang pelaksanaan DAK tahun 2008. Hingga Jumat petang, daerah yang sudah melaporkan penyelesaian APBD sebanyak 318 atau 66,7 persen dari total jumlah pemda.

Namun, pemda yang benar-benar telah memiliki perda APBD 2009 baru 156 daerah. Sebanyak 162 daerah lainnya masih terbatas pada penyelesaian pembahasan dengan DPRD atau masih dalam proses evaluasi di pemerintahan yang lebih tinggi.

Dengan demikian, masih ada 192 pemda yang sama sekali belum melaporkan proses penyelesaian APBD 2009 mereka ke Departemen Keuangan.

”Kami akan mulai mencairkan dana alokasi khusus pada minggu pertama Februari 2009 hanya kepada daerah yang memenuhi syarat. Adapun daerah lainnya tidak akan pernah mendapatkan DAK selama kedua syarat itu belum dipenuhi,” ujar Mardiasmo.

 

Papua Barat

Satu-satunya provinsi yang belum menyelesaikan perda APBD 2009 adalah Papua Barat. Sebanyak 32 provinsi lainnya sudah menyelesaikan, termasuk Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Nanggroe Aceh Darussalam yang baru saja melaporkan penyelesaian perda APBD mereka pada Januari 2009.

Padahal, semua daerah seharusnya menyelesaikan APBD 2009 pada akhir tahun 2008 atau setelah jatah dana perimbangan bagi setiap daerah sudah jelas ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2009 yang disahkan DPR bulan Oktober 2008.

Pengesahan APBD yang dipercepat merupakan salah satu syarat utama percepatan penyerapan anggaran pemerintah dan realisasi pembangunan di daerah.

 

Dasar hukum pencairan

APBD merupakan dasar hukum pencairan anggaran yang dibutuhkan agar setiap proyek yang sudah ditender bisa langsung dilaksanakan.

Penyelesaian APBD 2009 sangat penting dilakukan karena total dana yang berputar di semua APBD bisa lebih dari Rp 400 triliun per tahun.

Itu terdiri atas pendapatan asli daerah (PAD) Rp 65 triliun-Rp 70 triliun dan dana yang ditransfer pusat ke daerah sebesar Rp 320,7 triliun (total transfer ke daerah di APBN 2009), baik dalam bentuk dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil, maupun dana otonomi khusus dan penyesuaian.

Dana itu diharapkan bisa menggerakkan perekonomian di daerah. Jika semuanya diakumulasikan, 65 persen dari belanja negara dalam APBN mengalir ke daerah.

Hal itu sudah termasuk dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan (digunakan untuk membiayai program departemen dan lembaga nondepartemen di pusat, tetapi pelaksanaannya diserahkan kepada pemda), dana di lembaga-lembaga negara vertikal (seperti Polri atau Departemen Keuangan), subsidi, hingga Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat.

Fakta di beberapa daerah yang dihimpun Kompas menunjukkan masih banyak masalah yang dihadapi daerah dalam menyelesaikan APBD mereka.

Di Provinsi Sulawesi Selatan, penyebab lambatnya penetapan APBD 2009 adalah karena pemda harus menunggu perhitungan final APBD 2008 dan harus menunggu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan pemeriksaan. Selain itu, penyusunan program dan anggaran dari satuan kerja perangkat dinas (SKPD) juga tidak tuntas dengan cepat.

”Selama APBD lama belum selesai dihitung, kami belum boleh menyusun APBD baru,” tutur Kepala Biro Humas Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Jufri Rahman.

Di Sumatera Utara, lambannya pengesahan APBD disebabkan rendahnya kemampuan dinas teknis menyusun SKPD.

”Pada tahun 2007 dan 2008, alasan keterlambatan pengesahan APBD karena kepala daerah (wali kota dan wakil wali kota) tersangkut masalah hukum. Tetapi sekarang, setelah ada penjabat wali kota yang juga punya kewenangan sama, tetap saja APBD-nya terlambat disahkan. Penjabat wali kota harus bersikap tegas,” ujar Wakil Ketua DPRD Medan Surianda Lubis.

Ketua BPK Anwar Nasution menyebutkan, opini pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pada periode 2004-2007 memberikan gambaran yang mengecewakan.

Persentase LKPD yang mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian atau opini terbaik dari BPK semakin berkurang, yakni dari 6 persen pada tahun 2004 menjadi 4 persen pada tahun 2005.

Sebaliknya, LKPD yang mendapatkan opini terburuk BPK meningkat dari 3 persen pada tahun 2004 menjadi 18 persen pada tahun 2007.

Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Mulawarman, Aji Sofyan Effendi, mengatakan, belanja publik idealnya 60 sampai 70 persen dari nilai APBD. Dana yang dialokasikan untuk rakyat dalam APBD 2009 Kalimantan Timur, berupa belanja publik atau belanja langsung, hanya Rp 2,61 triliun atau 52 persen dari Rp 5,11 triliun. (OIN/BRO/BIL/CAS/REN/ RWN/YOP/ART)

 

 

Sumber Kompas, 2 Februari 2009

Read Full Post »

Didaktika: Guru Lawan Goole


”It is not the strongest of the species that survive, nor the most intelligent, but the one most responsive to change.” (Charles Darwin)

 

Saat ini perkembangan ilmu pengetahuan telah menjadi pilar utama penyempurnaan hidup di muka bumi. Akibatnya, berbagai perubahan harus selalu terjadi setiap saat. Sesuai pernyataan Charles Darwin, jika manusia tidak ingin mengalami kepunahan, mereka harus memiliki sifat adaptif. Dalam menjalankan proses adaptasi tersebut diperlukan efektivitas untuk merespons perubahan.

Akibat perilaku yang harus adaptif ini muncul teknologi komunikasi yang mampu melintasi sekat ruang dan waktu. Perubahan di dunia dapat diketahui lewat sebuah laptop hanya dalam hitungan detik.

 

Agen pendidikan

Salah satu teknologi canggih yang mampu memfasilitasi ilmu pengetahuan adalah Google. Google yang lahir dari pertemuan tidak sengaja antara Larry Page dan Sergey Brin pada tahun 1995 telah membalikkan sekat keterbatasan informasi.

Embrio search engine yang diberi nama BackRub, pada tanggal 7 September 1998 berkembang sempurna menjadi Google. Mesin pencari supercanggih ini dapat mencari sebuah istilah hanya dalam satuan detik yang tersaji dalam jutaan situs internet.

Di dunia pendidikan, search engine ini mampu mengubah jejaring pemikiran para pelaku pendidikan. Seorang siswa dapat searching seluas-luasnya untuk mengeksplorasi sebuah pengetahuan baru. Dari mencari arti kata, materi pelajaran, sampai teknologi yang terkini dapat digali dengan mudah.

Banjir informasi menjadi fenomena yang sangat indah untuk dinikmati. Pemahaman tentang sebuah materi pelajaran pun terolah dengan lebih baik. Siswa tidak lagi harus mengeluarkan banyak biaya untuk membeli berbagai judul buku. Cukup klik dan dapat!

Para pendidik juga tidak ketinggalan atas kehebatan teknologi mesin pencari ini. Dari pencarian silabus, soal ulangan, sampai artikel ilmiah terbaru dapat diakses dengan mudah. Transfer ilmu pengetahuan antara guru dan siswa dapat berjalan dengan efektif. Libido ilmu pengetahuan yang selama ini terkekang sekarang dapat tersalurkan dengan nyaman.

 

Lebih dari Google

Suatu saat pernah seorang guru menjadi merah padam di depan kelas akibat Google ini. Pagi itu seorang siswa sudah ”sarapan” dengan mengakses perkembangan teknologi terbaru melalui fasilitas Google.

Kebetulan, materi pelajaran hari itu berhubungan dengan teknologi terkini yang ia temukan. Singkat cerita, di dalam kelas, siswa mencobai gurunya dengan bertanya seputar teknologi terbaru itu. Guru yang tadi pagi hanya sarapan nasi dan tempe itu akhirnya menjawab sekenanya, dan ternyata salah. Ia pun tergagap di depan kelas karena ditertawakan para murid akibat kesalahan yang ia lakukan.

Sekelumit gambaran tadi menunjukkan pentingnya seorang guru untuk selalu meng-up grade diri. Siswa masuk kelas bukan lagi dengan tidak bermodal, tetapi telah penuh dengan fantasi dan eksplorasi ilmiahnya.

Melihat situasi ini, lantas masih perlukah peran seorang guru? Bukankah Google lebih hebat daripada guru? Jika seorang guru diadu dengan Google dalam kecepatan mengartikan, jelas guru akan kalah telak. Lalu, bagaimana nasib seorang guru selanjutnya?

Perlu diingat bahwa seorang guru bukan hanya pengajar yang mentransfer ilmu pengetahuan, tetapi sekaligus sebagai pendidik yang memanusiawikan manusia menjadi sempurna. Yesus Sang Isa Almasih pernah berkata, ”Jadilah kamu sempurna seperti Bapamu di surga sempurna adanya (Injil Matius 5:48)”.

Ilmu eling marang sangkan paraning dumadi (ingat akan tujuan kita diciptakan) menjadi bekal dasar seorang guru. Guru bukan sekadar pesaing dari Google sebagai alat mentransfer ilmu pengetahuan. Guru memiliki peran lebih untuk menyempurnakan kehidupan seorang pribadi agar serupa dengan Sang Khalik. Tidak hanya menjadikan siswa having, melainkan being. Seperti dalam agama Hindu, guru bukan saja dinobatkan sebagai sang pembagi ilmu, tetapi sebagai tempat suci yang berisi ilmu (vidya). Hal ini semakin menguatkan peran guru yang sangat mulia.

Guru masih lebih unggul daripada Google karena guru mampu mengajarkan sisi humanis yang tidak dapat diberikan mesin pencari secanggih apa pun. Dalam kehidupan nyata tidak hanya diperlukan berlimpahnya ilmu pengetahuan dalam otak, tetapi juga sisi manusiawi agar bisa memanusiawikan ilmu pengetahuan yang dimiliki dan memanusiawikan manusia saat berelasi dengan pribadi lain.

 

Bukan kebun binatang

Jika guru tetap sebatas mentransfer ilmu, sekolah tidak jauh berbeda dengan kebun binatang. Sebenarnya pendidikan bukanlah proses ”penjinakan”, tetapi ”peliaran”. Pendidikan kita seharusnya berusaha ”meliarkan”, memunculkan sifat manusiawi sebagai sifat dasar yang diberikan oleh Sang Pencipta kepada makhluk yang diberi nama manusia.

Pendidikan bukanlah seperti kebun binatang dengan hiburan sirkus binatang di dalamnya. Di dalam kebun binatang terjadi proses domestikasi, yaitu membatasi kehidupan liar binatang. Akibatnya, sifat hewani tidak akan muncul dari dalam kebun binatang.

Jeruji, tembok pembatas, dan ransum makanan menjadi cara untuk domestikasi. Atraksi berbagai binatang yang sering kita jumpai di kebun binatang semakin meyakinkan pembatasan kehidupan mereka. Para binatang tidak lagi diajar untuk bisa survive di kehidupan hewani liarnya, tetapi justru diajar untuk melakukan tindakan-tindakan aneh.

Mana mungkin di tengah hutan ada monyet naik sepeda. Mana mungkin di tengah samudra yang penuh kompetisi dapat diatasi lumba-lumba karena kecerdasannya dalam mengerjakan soal penjumlahan.

Jika guru telah lupa untuk mengajarkan sifat manusiawi suatu ilmu pengetahuan dan memanusiawikan peserta didik, pendidikan yang terjadi tidak jauh berbeda dengan situasi di kebun binatang.

Pemahaman kita perlu disegarkan kembali bahwa teknologi hanyalah hasil akhir dari ilmu pengetahuan yang bersifat material, bisa rusak, bisa berubah, dan suatu saat bisa tidak bermanfaat. Karena itu, interaksi antarmanusia yang didasari kontak teknologi belaka akan terasa kering karena bersandar pada nilai material.

Pendidikan tidak dapat bersandar pada teknologi semata, melainkan juga harus melibatkan hati yang dimiliki setiap pribadi manusia.

Akhirnya ungkapan Charles Darwin akan semakin tepat dan survive jika dipadu dengan ungkapan indah Mariah Carey dalam lagunya yang berjudul ”Hero”: If you look inside your heart… you know you can survive. (Jika engkau becermin ke dalam hatimu, engkau tahu bahwa engkau bisa bertahan!)

 

R Arifin Nugroho, Guru SMA Kolese De Britto Yogyakarta

 

Sumber: Kompas, Senin, 16 Februari 2009

Read Full Post »


 

 

Ekonomi Kreatif adalah salah satu usaha ekonomi dari empat jenis usaha ekonomi di sector ril, yakni pertanian, industri, informasi. Pengembangan usaha ekonomi kreatif ini, sangat penting dalam menghadapi persaingan antar bangsa yang semakin kompetitif di era global ini dan mampu menyelamatkan Indonesia dari krisis ekonomi global dan bahkan berjaya serta membuat Indonesia mampu bersaing dengan negara lain di dunia.

Menteri Perdagangan (Mendag), Mari Elka Pangestu, mengungkapkan, peran industri ekonomi kreatif tak bisa dianggap remeh. Se pan jang 2002-2006, industri krea tif Tanah Air menyumbang Rp 104,6 triliun atau 6,3 persen ter hadap produk domestik bruto (PDB); dan berkontribusi 10,6 persen dari total ekspor atau senilai Rp 81,4 triliun. Ini tentu capaian fantastis, mengingat Singapura saja, kontribusi industri kreatif hanya 2,8 persen terhadap PDB. Sementara Inggris mencapai 7,9 persen. ‘’Tingkat partisipasi tenaga kerja di sektor ini mencapai 5,8 persen. Pada 2001, total nilai ekonomi industri kreatif Rp 2 triliun”(21-10-2008).

Usaha ekonomi kreatif yang dapat dikembangkan kurang lebih sebanyak 14 jenis, yakni: (1)musik dan alat musik, (2)periklanan, (3)arsitektur, (4)pasar seni dan barang antik, (5)kerajinan, (6)disign, (7)fashion, (8)film, (9)video dan fotografi, (10)permainan interaktif, (11)seni pertunjukan, (12)penerbitan dan percetakan,  (13)layanan komputer dan peranti lunak, (14)serta radio dan televisi.

Ekonomi kreatif bagaimana yang dapat merebut pangsa pasar di Indonesia dan dunia saat ini ? Ekonomi kreatif yang dapat merebut pangsa pasar adalah usaha atau industri ekonomi kreatif yang berbasis budaya dan ramah lingkungan.

Keberagaman budaya Indonesia yang kompleks dan amat beragam, seperti:

(a)    limpannya ribuan bahkan jutaan potensi produk kreatif yang layak dikembangkan di Tanah Air.

(b)   memiliki 17.500 pulau,

(c)    400 suku bangsa, lebih dari 740 etnis (di Papua saja 315 kelompok etnis), budaya, bahasa, agama dan kondisi sosial-ekonomi.

(d)   nilai-nilai budaya luhur (cultural heritage) yang kental terwarisi,

(e)    teknologi tinggi pembangunan Borobudur, batik, songket, wayang, pencak silat, dan seni bu daya lain, menjadi aset bangsa.

(f)     Ada tujuh lokasi di Indonesia yang dijadikan situs pusaka dunia (world heritage site),

(g)    memiliki tingkat keragaman hayati (biodiversity) yang sukar ditandingi,

(h)    banyak spesies yang khas dan tak dapat dijumpai di wilayah lain di dunia, seperti komodo, orang utan, cendrawasih,

(i)      lalu hasil budidaya rempah-rempah, seperti cengkeh, lada, pala, jahe, kayumanis, dan kunyit”().

 Dapat memberikan kontribusi yang cukup untuk mengembangkan sektor ekonomi kreatif sebagai upaya menyelamatkan Indonesia dari dampak krisis ekonomi global yang sedang terjadi saat ini dan barangkali krisis ekonomi yang akan datang.

 

Usaha ekonomi kreatif ini tidak dapat berkembang dengan sendirinya. Ia membutuhkan sentuhan tiga stake holder yang dikenal dengan istilah triple helix, yaitu pengusaha, kaum intelektual, dan pemerintah dalam sebuah networking yang holistik, kongkrit dan berkesinambungan.

Pengusaha dalam hal ini adalah kelompok masyarakat yang mensponsori usaha ekonomi kreatif, kaum intelektual yang menghasilkan karya-karya kreatif baik secara tradisional-budaya dan modern, serta pemerintah dalam hal ini sebagai stake holder yang memproteksi hasil kreasi masyarakat Indoanesia serta yang memberi kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan usaha pengembangan ekonomi kreatif di Indonesia.

Pemerintah Pusat telah berikhtiar untuk mengaturnya melalui kebijakan yang bertujuan mengangkat dan melindungi usaha ekonomi kreatif melalui suatu mekanisme kebijakan yang berkeadilan dan serta membangunan mekanisme operational yang sehimbang.
Lalu pertanyaannya adalah bagaimana dengan pemerintah Pronpinsi Papua dan kabupaten-kabupaten di Papua menyikapi perkembang ini? Apakah Pemda propinsi dan kabupaten di seluruh tanah Papua mampu menyikapi hal ini dengan membuat suatu strategi dalam menolong tumbuh-kembang ekonomi kreatif masyarakat pribumi tanah Papua atau diam seribu bahasa, lalu nongol hanya di media masa lalu hilang dan tertidur pulas di kursi empuk? Kita tunggu saja.

 

Read Full Post »

Older Posts »