IKATAN GURU INDONESIA (IGI)

HENTIKAN PROGRAM SEKOLAH BERTARAF INTERNASIONAL (SBI)

SEKOLAH BERTARAF INTERNASIONAL ADALAH PROGRAM YANG SALAH KONSEP DAN 90% PASTI GAGAL

MENGAPA PROGRAM SBI HARUS DIHENTIKAN?

Jika kita cermati ternyata program SBI ini mengandung banyak kekurangan mencolok. Alih-alih menghasilkan kualitas bertaraf internasional kualitas pendidikan kita justru akan terjun bebas.Mengapa?

Ada beberapa kelemahan mendasar dari program SBI ini dan kelemahan ini begitu mendasar sehingga program ini memang harus dievaluasi, diredefinisi, dan perlu untuk dihentikan sampai hal-hal mendasar tersebut ditangani.

KONSEPNYA LEMAH

* Pertama, program ini jelas tidak didahului dengan riset yang mendalam dan konsepnya lemah. Dengan menyatakan bahwa SBI = SNP + X, maka sebenarnya konsep SBI ini tidak memiliki bentuk dan arah yang jelas. Tidak jelas apa yang diperkuat, diperkaya, dikembangkan, diperdalam, dll tersebut. Jika konsep ini secara jelas menyatakan mengadopsi atau mengadaptasi standar pendidikan internasional seperti Cambridge IGCSE atau IB, umpamanya, maka akan lebih jelas kemana arah dari program ini. Dengan memasukkan TOEFL/TOEIC, ISO dan UNESCO sebagai “X” juga menunjukkan bahwa Dikdasmen juga tidak begitu paham dengan apa yang ia maksud dengan “X” tersebut. Sampai saat ini tak ada satu pun petunjuk apa yang dimaksud dengan “X” tsb. Konsep “X” ini benar-benar misterius dan dibiarkan tetap misterius.

APA ITU ‘BERTARAF INTERNASIONAL’?

Program ini sudah SALAH KONSEP sejak dari awalnya. UU yang mencantumkan tentang program ini harus di judicial review. Coba perhatikan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas pasal 50 ayat (3) yang berbunyi, “Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan, untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional.”

Apa sebenarnya yang dimaksud dengan satuan pendidikan yang bertaraf internasional tersebut? Istilah ini tidak pernah dikenal sebelumnya dan tidak jelas apa acuan, kriteria dan apalagi rujukan akademiknya. Istilah ini muncul begitu saja dari langit dan dimasukkan ke dalam UU Sisdiknas. Bagaimana mungkin sebuah UU memuat sebuah rumusan yang sama sekali tidak memiliki acuan, kriteria, dan rujukan akademiknya?

APA RUJUKAN AKADEMIK ‘SNP + X’?

Apakah sebenarnya satuan pendidikan yang bertaraf internasional itu? Apakah kalau menggunakan bahasa Inggris, berbasis IT, berfasilitas wah, dlsbnya maka sekolah tersebut bisa disebut satuan pendidikan yang bertaraf internasional? Apa rujukan akademik yang digunakan ketika menyatakan bahwa sekolah yang begini dan begitu adalah ‘bertaraf intenasional’? Apa rujukan ilmiah yang digunakan ketika merumuskan bahwa SNP + X = bertaraf internasional? Apakah jika standar yang kita gunakan itu sama atau setara dengan standar yang digunakan oleh negara-negara OECD, umpamanya, maka itu akan membuat satuan pendidikan kita menjadi ‘bertaraf internasional’? Apa sebenarnya yang ada dalam benak si pembuat UU ketika ia memasukkan istilah ‘bertaraf internasional’ tersebut? Rumusan “SNP + X” adalah rumusan misterius yang bahkan tidak dipahami oleh pencetusnya.

SALAH MODEL

* Kedua, Dikdasmen membuat rumusan 4 model pembinaan SBI tersebut yaitu : (1) Model Sekolah Baru (Newly Developed), (2) Model Pengembangan pada Sekolah yang Telah Ada (Existing School), (3) Model Terpadu, dan (4) Model Kemitraan. Padahal kalau dilihat sebenarnya hanya ada dua model yaitu Model (1) Model Sekolah Baru dan Model (2) Model Sekolah yang Telah Ada. Dua lainnya hanyalah teknis pelaksanaannya saja. Dari dua model tersebut Dikdasmen sebenarnya hanya melakukan satu model rintisan yaitu Model (2) Model Pengembangan pada Sekolah yang Telah Ada (existing School) dan tidak memiliki atau berusaha untuk membuat model (1) Model Sekolah Baru. Anehnya, buku Panduan Penyelenggaraan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) yang dikeluarkan sebenarnya lebih mengacu pada Model (1) padahal yang dikembangkan saat ini semua adalah Model (2). Jelas bahwa sekolah yang ada tidak akan mungkin bisa memenuhi kriteria untuk menjadi sekolah SBI karena acuan yang dikeluarkan sebenarnya ditujukan bagi pendirian sekolah baru atau Model (1).
* Sebagai contoh, jika sekolah yang ada sekarang ini diminta untuk memiliki guru berkategori hard science seperti Matematika, Fisika, Kimia, Biologi (dan nantinya diharapkan kategori soft science-nya juga menyusul) menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar, atau memiliki tanah dengan luas minimal 15.000 m, dll persyaratan seperti dalam buku Panduan, maka jelas itu tidak akan mungkin dapat dipenuhi oleh sekolah yang ada. Ini ibarat meminta kereta api untuk berjalan di jalan tol!

Sebagai ilustrasi, sedangkan guru bahasa Inggris di sekolah-sekolah ‘favorit’ kita saja hanya sedikit yang memiliki TOEFL > 500, padahal mereka adalah guru-guru bahasa Inggris yang telah mendapat pendidikan khusus tentang pembelajaran bahasa Inggris selama minimal 4 tahun di kampus dengan tenaga dosen mumpuni,. Tapi toh hanya sedikit di antara mereka (para guru bahasa Inggris) yang mampu memperoleh skor TOEFL >500. Apalagi jika itu dipersyaratkan bagi guru-guru mata pelajaran hard science. Maka itu jelas tidak mungkin. Ini berarti Dikdasmen tidak mampu untuk menerjemahkan model yang ditetapkannya sendiri sehingga membuat Dikdasmen berresiko gagal total dalam mencapai tujuannya.

SALAH ASUMSI

Ketiga, konsep ini berangkat dari asumsi yang salah tentang penguasaan bhs Inggris sebagai bahasa pengantar dan hubungannya dengan nilai TOEFL. Penggagas mengasumsikan bahwa untuk dapat mengajar hard science dalam pengantar bahasa Inggris maka guru harus memiliki TOEFL> 500. Padahal tidak ada hubungan antara nilai TOEFL dengan kemampuan mengajar hard science dalam bhs Inggris. Skor TOEFL yang tinggi belum menjamin kefasihan dan kemampuan orang dalam menyampaikan gagasan dalam bahasa Inggris. Banyak orang yang memiliki nilai TOEFL<500 yang lebih fasih berbahasa Inggris dibandingkan orang yang memiliki nilai TOEFL > 500 . Singkatnya, menjadikan nilai TOEFL sebagai patokan keberhasilan pengajaran hard science bertaraf internasional adalah asumsi yang keliru. TOEFL bahkan tidak bisa dijadikan sebagai ukuran keberhasilan seorang GURU BAHASA INGGRIS dalam mengajarkan bahasa Inggris di kelas. TOEFL lebih cenderung mengukur kompetensi seseorang untuk belajar di luar negeri, padahal yang dibutuhkan guru sekolah bilingual adalah performance- nya di kelas, dan performance ini banyak dipengaruhi faktor-faktor non-linguistic. TOEFL bukanlah ukuran kompetensi pedagogik. Menghubungkan nilai TOEFL dengan keberhasilan pengajaran hard science pada program SBI adalah sebuah kesalahan asumsi yang menyedihkan.

KETIDAKPAHAMAN

* Keempat, penggagas ide ini nampaknya juga tidak paham bahwa tidak semua orang (terutama guru PNS!) bisa ‘dijadikan’ fasih berbahasa Inggris (apalagi mengajar dengan menggunakan bahasa Inggris) meskipun orang tersebut diminta untuk tinggal dan hidup di negara yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa sehari-hari. Sebagai ilustrasi, bahkan masih banyak guru-guru kita di daerah-daerah yang belum mampu menggunakan bahasa Indonesia dengan fasih dalam mengajar! Sebagian dari guru kita di tanah air ini masih menggunakan bahasa daerahnya dalam mengajar meski tinggal dan hidup di lingkungan yang menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar. Hal ini menunjukkan bahwa adalah tidak mungkin ‘menyulap’ para guru hard science agar dapat fasih berbahasa Inggris (apalagi memperoleh nilai TOEFL>500 seperti persyaratan dalam buku Panduan Penyelenggaran Rintisan SBI tersebut) meski mereka dikursuskan di sekolah bahasa Inggris terbaik.

KEMUSTAHILAN

* Berdasarkan pendapat para guru bahasa Inggris senior susah sekali untuk menjadikan orang dewasa yang tidak berbahasa Inggris sama sekali untuk menguasai bahasa Inggris untuk percakapan sehari-hari apalagi untuk meminta mereka untuk mentransfer konsep pengajaran dalam bahasa Inggris. Jadi untuk mengubah guru yang tidak berbahasa Inggris untuk mengajar dalam bahasa Inggris dengan mengirimkan mereka ke institusi/kursus bahasa Inggris yang terbaik sekalipun adalah HAL YANG MUSTAHIL. Ini menyangkut teori otak juga dimana Bahasa akan mudah dipelajari oleh otak dari usia dini 0-6 tahun. Di usia 6-12 untuk mempelajari suatu bahasa akan memakan waktu lebih lama dan sulit, sedangkan diatas 12 tahun lebih sulit lagi untuk menguasai suatu bahasa.

Banyak Master dan PhD lulusan luar negeri kita yang kemampuan bahasa Inggrisnya masih rendah dan masih terbata-bata dalam menyampaikan pendapat. Padahal mereka telah hidup dan belajar menggunakan bahasa Inggris selama mereka belajar di luar negeri.

KEGAGALAN DIDAKTIK

* Kelima, dengan penekanan pada penggunaan bahasa Inggris sebagai medium of instruction di kelas oleh guru-guru yang baik kemampuan penguasaan materi, pedagogi, apalagi masih struggling in English jelas akan membuat proses KBM menjadi kacau balau. Program ini jelas merupakan eksperimen yang berresiko tinggi yang belum pernah diteliti dan dikaji secara mendalam dampaknya tapi sudah dilakukan di ratusan sekolah yang sebetulnya merupakan sekolah-sekolah berstandar “A”. Program ini sangat beresiko. Ratusan sekolah-sekolah berstatus Mandiri yang diikutkan program ini beresiko besar untuk mengalami kekacauan dalam proses KBM-nya. Berharap target yang tinggi dari guru yang tidak kompeten (atau kompetensinya merosot karena harus menggunakan bahasa asing) adalah kesalahan yang sangat fatal. Resiko kegagalannya sangat besar untuk ditanggung. Program SBI ini bakal menghancurkan best practices dalam proses KBM yang selama ini telah dimiliki oleh sekolah-sekolah Mandiri yang dianggap telah mencapai standar SNP tersebut.

Fakta : Hasil Ujian Nasional baru-baru ini menunjukkan bahwa banyak sekolah-sekolah berstatus RSBI ternyata hasil UN-nya lebih rendah daripada sekolah-sekolah reguler lainnya. Banyak siswa RSBI yang bahkan tidak lulus dalam Ujian nasional tahun 2010. Ini adalah fakta keras yang menunjukkan bahwa program RSBI ini telah menghancurkan best practice dan menurunkan mutu sekolah-sekolah terbaik yang dijadikan sekolah RSBI.

PROGRAM“SBI” TELAH GAGAL DI MALAYSIA

* Keenam, Satu hal yang perlu diketahui oleh Kemendiknas adalah bahwa program “SBI” semacam ini TELAH DIPRAKTEKKAN di negara-negara lain dan ternyata GAGAL. Sudah selayaknya bahwa kita belajar dari kegagalan orang lain dan tidak perlu harus melakukan kesalahan yang sama dan terperosok di lobang yang sama dengan yang dilakukan oleh negara-negara lain. Baca hasil studi Hywell Coleman dan John Clegg dari British Council tentang penggunaan bahasa Inggris sebagai medium of instruction di negara-negara lain dan hasil yang diperolehnya.

Negara Malaysia telah lebih dahulu membuat program semacam ini dan program “SBI” di Malaysia telah GAGAL. Pengalaman negara Malaysia dengan program pengajaran sains dan matematik di sekolah-sekolah di Malaysia dengan menggunakan bahasa pengantar bhs Inggris[disebut PPSMI] yang telah dimulai sejak tahun 2003 dan akan dihentikan pada 2012 nanti karena dianggap GAGAL. Dari satu hasil riset skala besar yang melibatkan pakar dari sembilan universitas negeri di Malaysia dan lebih dari 15 ribu siswa, PPSMI ini memang tidak menghasilkan apa yang diharapkan pencetusnya. Yang bisa survive hanya sekolah yang berada di kota besar dan sekolah berasrama di kota; jenis sekolah lainnya nyaris tanpa ampun terjadi degradasi penurunan mutu. Jadi alih-alih akan meningkatkan mutu pembelajaran Matematika dan IPA yang terjadi justru sebaliknya. Yang terjadi adalah kemerosotan kualitas pembelajaran MIPA pada siswa. Jadi sungguh salah besar jika kita justru akan mengulangi kesalahan yang dilakukan oleh negara Malaysia.

KESALAHAN ASUMSI (LAGI)

* Ketujuh, kritik paling mendasar barangkali adalah kesalahan asumsi dari penggagas sekolah ini bahwa Sekolah BERTARAF internasional itu harus diajarkan dalam bhs asing (Inggris khususnya) dengan menggunakan media pendidikan mutakhir dan canggih seperti laptop, LCD, dan VCD . Padahal negara-negara maju seperti Jepang, Perancis, Finlandia, Jerman, Korea, Italia, dll. tidak perlu menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar jika ingin menjadikan sekolah mereka BERTARAF internasional.Sekolah kita pun sebenarnya tidak perlu harus mengajarkan materi hard science dalam bhs Inggris supaya dapat dianggap bertaraf internasional. Kurikulumnyalah yang harus bertaraf internasional atau dalam kata lain tidak dibawah kualitas kurikulum negara lain yang sudah maju. Jadi fokus kita adalah pada penguatan kurikulumnya. Penguatan kemampuan berbahasa Inggris bertaraf internasional bisa dilakukan secara simultan dengan memberi pelatihan terus menerus kepada guru-guru bhs Inggris yang mempunyai beban untuk meningkatkan kompetensi siswa dalam berbahasa Inggris. Selama ini siswa-siswa kita yang melanjutkan pendidikannya di luar negeri tidak pernah diminta untuk mempunyai persyaratan berstandar Cambridge, umpamanya. Jika mereka memiliki tingkat penguasaan yang tinggi dalam bidang studi dan mereka mampu memiliki kompetensi berbahasa Inggris yang baik maka mereka selalu bisa masuk ke perti di luar negeri. Bukankah selama ini mereka tidak pernah ditest masuk dengan menggunakan materi Matematika, Fisika, kimia, Biologi, dll dalam bhs Inggris? Lantas mengapa mereka harus dilatih sejak awal untuk memahami materi bidang studi tersebut dalam bhs Inggris (oleh guru yang tidak memiliki kompetensi memadai untuk itu)?

PROSES, DAN BUKAN ALAT

* Kedelapan, Penekanan pada penggunaan piranti media pendidikan mutakhir dan canggih seperti laptop, LCD, dan VCD juga menyesatkan seolah tanpa itu maka sebuah sekolah tidak bisa bertaraf internasional. Sebagian besar sekolah hebat di luar negeri masih menggunakan kapur dan tidak mensyaratkan media pendidikan mutakhir dan canggih seperti laptop, LCD, dan VCD sebagai prasyarat kualitas pendidikan mereka. Sekolah-sekolah di Amerika sendiri sampai saat ini masih menggunakan papan tulis dan kapur (bukan spidol). Program SBI ini nampaknya lebih mementingkan alat ketimbang proses. Padahal pendidikan adalah lebih ke masalah proses ketimbang alat.

Pendidikan yang berorientasi ke hasil adalah paradigma lama dan telah digantikan oleh pendidikan yang berorientasikan pada proses karena pendidikan itu sendiri adalah sebuah proses.

PENDIDIKAN BERMUTU BUKAN HANYA UNTUK ANAK CERDAS BERBAKAT

* Kesembilan, kesalahan mendasar lain adalah asumsi dan anggapan bahwa Sekolah Bertaraf Internasional hanyalah bagi siswa yang memiliki standar kecerdasan tertentu. Sekolah yang bertaraf internasional dianggap tidak bisa diterapkan pada siswa yang memiliki tingkat kecerdasan rata-rata. Ini juga mengasumsikan bahwa SNP (Standar Nasional Pendidikan) hanyalah bagi mereka yang memiliki tingkat kecerdasan ‘rata-rata’. Ini adalah asumsi yang berbahaya dan secara tidak sadar telah ‘mengkhianati’ SNP itu sendiri karena menganggapnya sebagai ‘tidak layak’ bagi siswa-siswa cerdas Indonesia. Lantas untuk apa Standar Nasional Pendidikan jika dianggap belum mampu untuk memberikan kualitas yang setara dengan standar internasional? Ini juga paham yang diskriminatif dan eksklusif dalam pendidikan dan menganggap kecerdasan intelektual yang menonjol merupakan segala-galanya sehingga perlu mendapat perhatian dan fasilitas lebih daripada siswa yang tidak memilikinya.

BERTARAF INTERNASIONAL HANYA 2%?

Lagipula, jika kita menganggap bahwa sekolah-sekolah SBI-lah sekolah yang nantinya akan dianggap bertaraf internasional dan SETARA dengan sekolah-sekolah di negara maju maka itu sama artinya dengan menyatakan bahwa hanya 2% dari sekolah kita yang mutunya setara dengan sekolah-sekolah mereka. Ini jelas ‘menghinakan’ sistem pendidikan kita dan program SBI ini jelas merendahkan sistem pendidikan kita secara nasional.

SBI = PEMBOHONGAN PUBLIK

Kesepuluh, dengan program SBI ini Depdiknas memberikan persepsi yang keliru kepada para orang tua, siswa, dan masyarakat bahwa sekolah-sekolah yang ditunjuknya menjadi sekolah Rintisan tersebut adalah sekolah yang ‘akan’ menjadi Sekolah Bertaraf Internasional dengan berbagai kelebihannya. Padahal kemungkinan tersebut tidak akan dapat dicapai atau bahkan akan menghancurkan kualitas sekolah yang ada. Dan ini adalah sama dengan menanam “bom waktu’. Masyarakat akan merasa dibohongi dengan program ini dan pada akhirnya akan menuntut tanggungjawab pemerintah yang mengeluarkan program ini. Saat ini sudah banyak keluhan dan gugatan akan kualitas sekolah RSBI ini dan hal tersebut akan semakin banyak dan pada suatu saat akan mencapai kulminasinya. Kemendiknas sebaiknya segera mengambil langkah preventif sebelum kekecewaan masyarakat memuncak. Terlebih lagi bahwa para orang tua siswa RSBI adalah dari kelompok kalangan menengah ke atas yang kritis dan mampu menggalang pengaruh.

MENCIPTAKAN KESENJANGAN SOSIAL

* Kesebelas, Program SBI ini di lapangan ternyata menciptakan kesenjangan sosial pada siswa. Program SBI menjadikan sekolah yang mengikutinya menjadi eksklusif dan menciptakan kastanisasi karena hanya bisa dimasuki oleh anak-anak kalangan menengah ke atas. Tingginya pembiayaan yang dikenakan pada orang tua siswa membuat sekolah-sekolah SBI ini tidak dapat dimasuki oleh anak-anak dari kalangan bawah. Akibatnya terjadi kesenjangan sosial di sekolah. Sekolah publik TIDAK boleh berprilaku seperti sekolah swasta.

Hal ini juga akan menimbulkan kekecewaan dan kemarahan dalam hati para orang tua kalangan bawah yang tidak mampu masuk ke dalam sekolah eksklusif ini. Mereka akan merasa sengaja dipinggirkan dalam sebuah sistem pendidikan yang dianggap ‘terbaik’ dan yang akan menjamin masa depan anak-anak mereka. Kekecewaan dan rasa frustrasi yang menumpuk akan dapat meledak jika telah mencapai kulminasinya juga.

KOMERSIALISASI PENDIDIKAN

* Keduabelas, Salah satu kritik terbesar dari masyarakat tentang SBI ini adalah bahwa program ini telah memberi legitimasi kepada sekolah untuk melakukan komersialisasi pendidikan. Pendidikan diperdagangkan justru oleh pemerintah yang seharusnya memberikan pelayanan pendidikan kepada rakyatnya secara gratis dan juga bermutu. Komersialisasi pendidikan ini adalah pengkhianatan terhadap tujuan pendirian bangsa dan negara. Saat ini sekolah-sekolah publik RSBI bahkan telah menjadi lebih swasta dari swasta dalam memungut biaya pada masyarakat. Hampir semua sekolah RSBI menarik dana dari masyarakat dengan biaya tinggi yang sebenarnya sungguh tidak layak mengingat mereka adalah sekolah publik yang semestinya dibiayai sepenuhnya oleh pemerintah dan ‘haram’ sifatnya menjadi komersial.

BERTARAF INTERNASIONAL UJIANNYA NASIONAL?

* Ketigabelas, Sungguh ganjil jika sebuah UU Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) tiba-tiba memunculkan sebuah istilah ‘bertaraf internasional’ ! Mau dimasukkan ke mana dan dengan konstelasi bagaimana sebuah sistem pendidikan yang ‘bertaraf internasional’ dalam sebuah Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), apalagi dianggap sebagai standar tertinggi?
* Selain itu, Meski menyandang nama ‘bertaraf internasional’ tapi siswanya masih harus ikut ujian nasional. Alangkah ganjilnya jika sebuah sekolah yang bertaraf INTERNASIONAL tapi kemudian masih harus mengikuti sebuah UJIAN NASIONAL!

Tidak mungkin sekolah harus mempersiapkan siswa untuk mengikuti DUA SISTEM UJIAN yang berbeda (nasional dan internasional) karena itu SANGAT MEMBERATKAN guru dan siswa serta tidak bermanfaat

BAGAIMANA DENGAN PROGRAM WAJIB BELAJAR 9 TAHUN?

* Keempat belas, Pemerintah telah menetapkan Wajib Belajar 9Tahun sebagai programnya. Maka sebagai konsekuensinya SEMUA pembiayaan pendidikan bagi siswa mulai dari pendidikan dasar maupun menengah HARUS dipenuhinya dan tidak boleh ada pungutan pada siswa. Pungutan pada orang tua siswa, meski melalui komite, adalah bertentangan dengan Undang-Undang Sisdiknas itu sendiri.

Pasal yang memuat aturan tentang diperbolehkannya pungutan bagi siswa sekolah bertaraf internasional HARUS DIAMANDEMEN karena bertentangan satu sama lain.

SISWA BUKAN GLADIATOR!

* Kelimabelas, salah satu tujuan dari dicetuskannya program SBI ini adalah agar pendidikan kita mampu menelurkan siswa-siswa yang akan mampu mewakili dan mampu menjadi pemenang dalam berbagai olimpiade bidang studi dan adu kecerdasan tingkat regional dan internasional. Ini jelas bertentangan dengan tujuan pendidikan itu sendiri dan sama artinya dengan membuat sekolah-sekolah gladiator yang akan menghasilkan para gladiator untuk diadu ke sana kemari demi menutupi kelemahan sistem pendidikan pemerintah secara umum.

Ini bisa dianggap sebagai penyalahgunaan tujuan pendidikan atau education abuse. Pendidikan berfungsi untuk menjadikan siswa sebagai manusia seutuhnya dan bukan untuk menjadi gladiator di bidang ilmu pengetahuan.

APA GANTINYA?

* Program SBI jelas salah konsep, tidak sesuai dengan semangat nasionalisme, dan tidak sesuai untuk semua kalangan. Untuk itu bangsa kita hanya memerlukan SATU standar yaitu SSN (Sekolah Standar Nasional) yg bermutu tinggi dan GRATIS. Pemerintah perlu mengembangkan SSN menjadi sebuah standar pendidikan yang terbaik yang bisa dicapai oleh bangsa Indonesia. Kita tidak memerlukan LABEL ‘internasional’ untuk dapat bersaing dengan bangsa-bangsa lain.

HENTIKAN PROGRAM SBI

* Mari kita hentikan program SBI yang konsepnya asal-asalan ini karena justru akan merugikan kualitas pendidikan kita. Program ini tidak akan mungkin berhasil meski diguyur dengan dana seberapa pun dan dalam jangka waktu berapa pun karena memang sudah SALAH DESAIN dan juga telah TERBUKTI GAGAL di negara lain. Dalam prakteknya program SBI ini juga mengkhianati rakyat kecil yang justru lebih membutuhkan pendanaan dan perhatian yang lebih besar ketimbang anak-anak cerdas kita. Anak-anak cerdas kita SELALU bisa menunjukkan kehebatan maupun kompetensinya di mana pun dan kapan pun tanpa harus dijadikan ‘gladiator’ di sekolah.

Jakarta, 19 Juli 2010

Satria Dharma

Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia (IGI)

Allan Nairn, jurnalis dari Amerika serikat dalam blog pribadinya (9/11) merealease data Laporan Operasi Intelijen Korps Komando Pasukan Khusus (Kopassus) di Kotaraja, Jayapura pada Tahun 2007. Dalam dua data laporan Pasukan Baret Merah Indonesia yang bocor ini, mereka mengidentifikasi aktivis gereja dan LSM sebagai musuh dan dianggap berpotensi menyebarkan semangat anti terhadap Pemerintah Indonesia. Laporan Allan Nairn mengungkapkan, Kopassus menggelar operasi intelijen untuk mengawasi belasan aktivis Papua yang dianggap mengkampanyekan gerakan Papua merdeka.

Dalam laporan Triwulan I Pos Kotaraja yang dibuat oleh Danpos, Lettu Inf Nur Wahyudi di Kotaraja, Agustus 2007 mengungkap beberapa hal penting yaitu keadaan daerah operasi, baik secara geografi, aspek demografi maupun aspek kondisi sosial. Pada aspek sosial inilah terdapat data Orang-orang Papua yang menjadi targer incaran. Terdapat 15 nama yang diberi kode tokoh-tokoh GSP/P yang berdomisili di Kotaraja dan sekitarnya.

Dari list nama-nama tersebut, Pdt. Socratez Sofyan Yoman (Ketua Gereja Baptis Papua)  berada pada urutan pertama. Saat dikonfirmasi mengenai kemunculan data ini, Yoman mengaku jika selama ini diincar oleh Kopassus Tahun 2007 lalu.

“Saya pernah diundang untuk hadiri acara mereka tapi saya tidak pergi, kita sudah mengenal cara begini jadi diundang juga kami tidak pernah hadir, jadi skenarionya seperti Theys Hiyo Eluays yang diundang lalu  dibunuh,” ujar Yoman saat di Konfirmasi JUBI di Jayapura, Rabu (10/11).

Menurutnya Yoman, kehadiran Kopassus di Papua untuk kepentingan ekonomi,  keamanan dan politik. Selain itu, Kopassus juga hadir untuk memperoteksi Sumber Daya Alam  dan transmigran. “Kami ini minta keadilan. Saya sebagai pemimpin gereja hanya akan bicara soal keadilan, dalam hal ini kami tidak akan mundur satu langkah pun” tegasnya.

Selain itu, data ini juga dilengkapi dengan perhitungan kekuatan yang dimiliki baik kekuatan kawan maupun kekuatan lawan baik satuan organik maupun non-organik dari TNI AD, TNI AL, TNI AU, POLRI. Konsep operasinya terdiri atas tiga poin yaitu manuver, pentahapan operasi dan gelar pasukan atau pos.

Buchtar Tabuni (Ketua Komite Nasional Papua Barat) juga menjadi target dalam operasi ini. “Bagi saya, mereka itu orang-orang penakut yang tidak mau disaingi yang kerjanya meneror Orang Papua padahal ruang demokrasi sudah terbuka. Hak untuk berpolitik dijamin penuh oleh undang-undang universal,” kata Buchtar Tabuni pada JUBI (11/11) di Lapas Abepura.

Allan Nairn pernah membuat liputan investigatif peristiwa Dili, Timor Timur (sekarang Timor Leste). Laporan-laporan Allan berpengaruh pada pemutusan bantuan Amerika Serikat terhadap TNI pada Tahun 1993.

Allan juga pernah melakukan liputan investigasi membongkar dugaan keterlibatan Kopassus dalam operasi pembunuhan aktivis politik di Aceh selama Pemilihan Umum 2009. Menurut Allan, sedikitnya 8 aktivis Partai Aceh dibunuh selama Pemilu 2009. Mereka adalah Tumijan (35 tahun) buruh perkebunan kelapa sawit di Nagan Raya, dan Dedi Novandi alias Abu Karim (33 tahun) yang ditembak di depan rumahnya di Gampong Baro, Bireuen.

Dalam blog pribadinya ini, Allan juga mengungkapkan bahwa Kopassus adalah unit yang paling terkenal dari angkatan bersenjata Indonesia, TNI, yang bersama dengan POLRI, polisi nasional, telah membunuh ratusan ribu masyarakat sipil. AS memulihkan kembali hubungannya dengan Kopassus dengan memberi ‘bantuan’ pada Juli lalu dimana rasionalisasinya adalah untuk  itu memerangi terorisme tetapi dokumen ini menunjukkan bahwa pada kenyataannya Kopassus mentarget warga sipil secara sistematis.

Semua yang tercantum adalah warga sipil, dimulai dengan Ketua Sinode Baptis Papua. Yang lain termasuk Hamba Tuhan, aktivis, pemimpin adat, anggota legislatif, mahasiswa dan intelektual serta tokoh pembentukan lokal dan ketua organisasi pemuda muslim Papua. Operasi intelijen Kopassus juga menyatakan bahwa mereka menargetkan warga sipil karena gerakan sipil jauh lebih berbahaya daripada oposisi bersenjata, apalagi sejak kelompok bersenjata ‘tidak lagi melakukan apa-apa’ tetapi warga sipil – dengan dukungan rakyat – dapat  mencapai dunia internasional dengan tujuan mereka adalah merdeka dengan menyebarkan isu pelanggaran berat hak asasi manusia di Papua, yaitu ‘Pembunuhan dan penculikan yang dilakukan oleh pasukan keamanan.’

Seperti yang dilansir salah satu media nasional Indonesia, Voice of Human Rights mengungkapkan bahwa Kodam XVII Cenderawasih meragukan adanya operasi intelijen Kopassus di Kotaraja, Jayapura, pada Tahun 2007.  ”Kami tidak memungkiri ada operasi intelijen di Papua. Karena Papua adalah daerah rawan dan perbatasan. Pasukan TNI di Papua ditugaskan untuk situasi rawan tadi. Soal operasi Kopassus, saya tidak begitu yakin,” kata Letkol Inf Susilo, Rabu (10/11).

Susilo meminta masyarakat tidak menerima begitu saja laporan yang didapat dari dunia maya. ”Jangan sampai dipelintir. Kami meminta, jika ada yang mendapat perlakuan kasar dari anggota TNI, langsung melapor ke polisi militer atau polisi, jangan ke yang lain, karena tidak akan menyelesaikan masalah,” katanya.

Samuel Awom, Ketua Gerakan Rakyat Demokratik Papua (GARDA-P) menilai bahwa ada dua poin penting yang dapat diambil, yaitu Pertama, tingkat keprofesionalan di dalam internal mereka dalam mengelola data. Bisnis penjualan data yang dilemparkan ke pihak luar untuk dibuka. Kedua, Ini membuktikan bahwa ruang demokrasi yang terbuka akan segera ditutup dan ini membuktikan bahwa papua masih menjadi daerah operasi militer.

“Mereka tidak akan mengakui perbuatan yang telah mereka lakukan apalagi yang bila menyangkut strategi yang sedang mereka lakukan demi menjaga hubungan Indonesia dengan negara lain yang selama ini memberi bantuan dana militer. Ketakutan atas berkurangnya bantuan dana akan berkurang apabila terbukti,” ujar Awom pada JUBI (12/11).

Persoalan Papua bukanlah milik Rakyat Papua sendiri karena sejarah kelam integrasi Papua ke Indonesia melibatkan beberapa negara termasuk Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB). Kekayaan Papua yang melimpah menjadi sumber konflik diantara negara-negara tersebut. Rakyat Papua yang hidup di atas tanah kaya ini tidak pernah menjadi pertimbangan bagi pihak-pihak yang terus bertikai di atas tanah ini, baik borjuis nasional Indonesia maupun borjuis internasional.

Frederika Korain, aktivis Perempuan Papua yang juga menanggapi data ini mengatakan, ”Dokumen operasi intelijen Kopassus ‘Kotaraja’ ini memberikan gambaran betapa kuatnya operasi intelijen dan pendekatan militeristik dalam penanganan masalah Papua oleh Pemerintahan Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat ini,” ujarnya. Hal ini pertanda, sikap Pemerintahan SBY yang tetap memelihara pola-pola kekerasan di Papua.“Ini merupakan ancaman serius terhadap hak hidup Masyarakat Papua, juga terhadap kebebasan sipil Rakyat Papua dan hal ini sebenarnya tidak boleh terjadi pada era Otsus ini” ucap Perempuan Papua ini. Korain juga mengungkap, wajar saja kalau Orang Papua menganggap Otsus gagal dalam melindungi hak-hak asasi manusia Papua walaupun Pemerintah Republik Indonesia dan perwakilannya di Papua terus berkampanye tentang kesuksesan Otsus,” pungkasnya pada JUBI (13/11) di Waena, Jayapura. (JUBI/Aprila Wayar/Dari Berbagai Sumber)

Perbandingan Populasi Penduduk di Papua

JUBI – Seiring pertumbuhan perekonomian Papua yang sangat cepat, arus pendatang ke Papua juga meningkat tajam. Papua bukan hanya surga bagi pengeksploitasi SDA tapi juga surga bagi pencari kerja, bahkan yang tak punya skill sekalipun. Akibatnya, populasi penduduk asli Papua semakin terancam.

Tak pelak, arus pendatang ke Papua menjadi salah satu faktor utama pertambahan jumlah penduduk di Papua. Dari mulai jaman transmigrasi, hingga jaman Otsus ini, Papua memang menjanjikan bagi setiap orang, terutama dalam mengubah perekonomian seseorang.
Albertus. K (27) seorang pemuda asal Sulawesi yang hanya mengenyam pendidikan hingga SMP saat ditemui Jubi mengungkapkan bahwa sama sekali tak pernah terpikirkan olehnya untuk merantau ke Tanah Papua.
“Kebetulan ketika itu ada kerabat saya pulang ke kampung dan mengajak saya untuk ikut menjadi buruh harian pada suatu proyek bagunan.” katanya menjelaskan mengapa ia sampai merantau ke Papua, 5 tahun lalu.
Menurut Albertus, ia sempat ikut kerja jadi buruh bangunan di Sarmi. Namun kemudian ia memutuskan untuk mencari kerja di Jayapura. Pada akhirnya, ia menjadi tukang ojek di sekitar Perumnas III Waena denganpenghasilan 30 – 50 ribu perhari. Albertus hanyalah satu dari sekian contoh pencari kerja minim skill yang nekad datang ke Papua.
Memang tidak semua pencari kerja yang datang di Papua minim keahlian. Banyak juga pencari kerja yang datang ke Papua dengan bekal keahlian yang sangat baik dan mungkin saja keahlian mereka tidak tersedia di Papua. Namun jika mengacu pada UU No.21 tentang Otonomi Khusus Papua, terutama pasal 61 tentang Kependudukan dan Ketenagakerjaan, cukup berasalan jika pemerintah Provinsi Papua membatasi arus masuk bagi pencari kerja di Papua, seperti juga yang diberlakukan di Pulau Batam.
Sebagai sebuah wilayah otorita khusus, Pulau Batam benar-benar diproteksi dari para pendatang yang tidak diharapkan, terutama orang-orang yang tidak memiliki keahlian dan hanya modal nekad untuk mencari kerja. Bukan saja bagi pencari kerja dari luar Indonesia, namun juga pencari kerja dari Indonesia sendiri. Semua pintu masuk ke pulau tersebut, baik melalui udara maupun laut memiliki prosedur imigrasi yang ketat. Misalnya, jika kita ingin berkunjung ke pulau tersebut maka kita harus memiliki “penjamin”. Penjamin ini adalah orang yang nantinya bertanggungjawab selama keberadaan kita di Pulau tersebut. Ini berlaku juga bagi orang-orang yang transit di pulau tersebut untuk menuju Tanjung Pinang atau Tanjung Balai Karimun atau pulau-pulau lainnya di sekitar Kepulauan Riau. Jika kita menikah dengan orang dari pulau-pulau tersebut, maka surat nikah wajib kita tunjukkan kepada pihak imigrasi.
Batam memang tidak sama dengan Papua. Batam merupakan kawasan industri yang perlu diproteksi dari tenaga-tenaga kerja ilegall dan minim skill. Sedangkan Papua perlu diproteksi karena alasan populasi penduduk asli yang rendah, partisipasi penduduk asli yang rendah dalam proses pembangunan hingga kebijakan transmigrasi yang terjadi selama ini. Hal ini jelas tercantum dalam UU No.21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, pasal 61 tentang Kependudukan dan Ketenagakerjaan. Sayangnya, setelah hampir 8 tahun Otonomi Khusus diterapkan di Provinsi Papua ini, belum satupun kebijakan pemerintah daerah tentang kependudukan ini dihasilkan dan diimplementasikan. Dengan situasi seperti ini, bukan tidak mungkin arus migrasi masuk ke Papua akan terus meningkat karena pertumbuhan ekonomi di Papua yang juga semakin meningkat. Tentunya populasi penduduk Papua akan meningkat. Ironisnya, bukan karena pertumbuhan penduduk asli Papua tapi karena arus migrasi masuk ke Papua. Tentunya ini menjadi masalah lain, selain akses kepada lapangan pekerjaan. Eksistensi penduduk asli Papua akan terancam karena tingkat populasinya tidak sebanding dengan penduduk non-Papua.
Dr. Jim Elmslie, seorang peneliti dari Universitas Sidney pada akhir tahun 2007 dalam sebuah sebuah konferensi di Australia mengatakan bahwa pertumbuhan penduduk Papua hingga tahun 2030 lebih didominasi oleh pertumbuhan penduduk non-Papua. Ia memberikan perbandingan tentang penduduk asli Papua dan non-Papua sejak tahun 1971. Di tahun 1971 dari total 923.000 penduduk Papua, tercatat 887,000 jiwa penduduk asli Papua dan 36,000 penduduk non-Papua. Ini berarti 96 persen penduduk Papua adalah penduduk asli Papua. Pada tahun 1990, tercatat 1.215.897 penduduk asli Papua dan 414,210 penduduk non-Papuan dari total 1,630,107 jiwa penduduk Papua. Persetase penduduk asli Papua sebesar 74.6% dan non-Papuan sebesar 25.4%. Jika dilihat pertumbuhan penduduk asli Papua dari tahun 1971 hingga tahun 1990, maka laju pertambahan penduduk asli Papua adalah 1,67%. Laju pertambahan penduduk yang sangat rendah ini disebabkan oleh berbagai hal seperti kematian ibu dan anak yang cukup tinggi atau akses terhadap saranan kesehatan yang minim. Data BPS Papua hasil sensus penduduk tahun 2000 mencatat angka56,65 bayi yang meninggal dari 1000 bayi yang lahir setiap tahun. Data dari Yayasan Pengembangan Kesehatan Masyarakat (YPKM) Papua yang bahkan menyebutkan bahwa hingga tahun 2001, setidaknya 3.751 balita yang meninggal dari total 51.460 balita. Dengan laju pertambahan penduduk yang hanya 1,67% ini, diprediksikan jumlah penduduk asli Papua pada tahun 2005 sebanyak 1.558.795 jiwa dari total 2.646.489 penduduk Papua. Data BPS sendiri menyebutkan bahwa pada tahun 2000, jumlah penduduk Papua adalah 2.233.530 jiwa.
Analisa yang dilakukan oleh Dr. Jim ini menunjukkan penurunan proporsi populasi penduduk asli Papua dari 96% menjadi 59%, dari tahun 1971 hingga tahun 2005. Sedangkan populasi non-Papua mengalami peningkatan proporsi dari 4% menjadi 41% dalam rentang waktu yang sama. Dengan demikian, dalam kurun waktu 34 tahun, penduduk asli Papua hanya bertambah sebanyak 75.7% dari jumlah penduduk asli Papua pada tahun 1971. Namun jumlah penduduk non-Papua meningkat sangat tajam dari 36.000 jiwa menjadi 1.087.694 jiwa atau 30 kali lipat jumlah penduduk non-Papua pada tahun 1971. Selama rentang waktu 34 tahun ini laju pertambahan penduduk non-Papua sebesar 10,5%. Dengan menggunakan laju pertambahan penduduk berdasarkan pertumbuhan penduduk Papua dan Non-Papua selama 34 tahun tersebut (Papua 1,67% dan Non-Papua 10,5%) maka Dr. Jim memprediksikan bahwa pada tahun 2011, dari total 3,7 juta jiwa penduduk Papua, penduduk asli Papua akan menjadi minoritas dengan proporsi 1,7 juta jiwa (47,5%) penduduk asli Papua. Sedangkan penduduk non-Papua akan menjadi Mayoritas dengan jumlah 1,98 juta jiwa (53%).
Lebih jauh lagi, dalam papernya yang disampaikan dalam Indonesian Solidarity and the West Paper Project, 9-10 Agustus 2007 di Sidney, Australia, Dr. Jim menyebutkan populasi penduduk non-Papua pada tahun 2020 akan meningkat tajam menjadi 70,8% dari total 6.7 juta jiwa penduduk Papua. Ini berarti penduduk asli Papua hanya berkisar 1.353.400 jiwa dari total 6,7 juta jiwa penduduk Papua pada tahun 2020. Yang lebih mengkhawatirkan lagi, pada tahun 2030 Dr. Jim memprediksikan penduduk asli Papua hanya 15,2% dari total 15,6 juta jiwa penduduk Papua. Dengan kata lain, perbandingan antara penduduk asli Papua dan non-Papua pada tahun 2030 akan mencapai 1 : 6,5.
Data BPS Papua pada tahun 2000 menunjukan jumlah penduduk asli Papua adalah sebanyak 1.460.846 jiwa (Kompas, 15/06/2002). Hanya mengalami pertambahan jiwa sebanyak 560.843 dalam kurun waktu 1970 – 2000 ( 30 tahun ). Di masa yang sama, penduduk Papua New Guinea bertambah dari 2.554.000 pada tahun 1969, menjadi 5.299.000 jiwa pada tahun 2000. Jadi ada pertambahan sebanyak 2.745.000 jiwa. Pertambahan penduduk asli Papua di Indonesia tidak sampai 50% sedangkan di PNG penduduknya bertambah lebih dari 100%.
Melihat angka harapan hidup (63.07; BPS SP 2000), tingkat pendapatan yang juga rendah, tingkat konsumsi dan akses terhadap sarana dan prasarana kesehatan yang rendah, sangat masuk akal jika laju pertumbuhan penduduk asli Papua sangat rendah. Lalu, apakah laju pertumbuhan penduduk asli Papua yang sangat rendah ini harus menghadapi arus pendatang yang masuk ke Papua? (Victor Mambor)



Banyaknya energi yang berubah menjadi bentuk energi lain sama dengan banyaknya energi yang berkurang sehingga total energi dalam sistem tersebut adalah tetap. Dengan demikian, dapat kita simpulkan bahwa energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, energi hanya dapat berubah bentuk menjadi bentuk energi lain. Pernyataan ini dikenal sebagai hukum kekekalan energi.

• Energi listrik menjadi energi panas. Contoh perubahan energi listrik menjadi energi panas terjadi pada mesin pemanas ruangan, kompor listrik, setrika listrik, heater, selimut listrik, dan solder.
• Energi mekanik menjadi energi panas. Contoh perubahan energi mekanik menjadi energi panas adalah dua buah benda yang bergesekan. Misalnya, ketika kamu menggosok-gosokkan telapak tanganmu maka kamu akan merasa panas.
• Energi mekanik menjadi energi bunyi. Perubahan energi mekanik menjadi energi bunyi dapat terjadi ketika kita bertepuk tangan atau ketika kita memukulkan dua buah benda keras.
• Energi kimia menjadi energi listrik. Perubahan energi pada baterai dan aki merupakan contoh perubahan energi kimia menjadi energi listrik.
• Energi listrik menjadi energi cahaya dan kalor. Perubahan energi listrik menjadi energi cahaya dan kalor terjadi pada berpijarnya bohlam lampu. Seperti telah disebutkan sebelumnya bahwa energi cahaya biasanya disertai bentuk energi lainnya, misalnya kalor. Coba dekatkan tanganmu ke bohlam lampu yang berpijar! Lama kelamaan tanganmu akan merasa semakin panas.
• Energi cahaya menjadi energi kimia. Perubahan energi cahaya menjadi energi kimia dapat kita amati pada proses pemotretan hingga terbentuknya foto.

• Energi Kimia

Energi kimia adalah energi yang dilepaskan selama reaksi kimia. Contoh sumber energi kimia adalah bahan makanan yang kita makan. Bahan makanan yang kita makan mengandung unsur kimia. Dalam tubuh kita, unsur kimia yang terkandung dalam makanan mengalami reaksi kimia. Selama proses reaksi kimia, unsur-unsur yang bereaksi melepaskan sejumlah energi kimia. Energi kimia yang dilepaskan berguna bagi tubuh kita untuk membantu kerja organ-organ tubuh, menjaga suhu tubuh, dan untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Contoh energi kimia lainnya adalah pada peristiwa menyalanya kembang api. Energi kimia yang terkandung dalam bahan bakar jenis ini sangat besar sehingga dapat digunakan untuk menggerakkan mobil, pesawat terbang, dan kereta api.

• Energi Listrik

Lampu senter yang kita gunakan dapat menyala karena ada energi listrik yang mengalir pada lampu. Energi listrik terjadi karena adanya muatan listrik yang bergerak. Muatan listrik yang bergerak akan menimbulkan arus listrik. Energi listrik banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya sebagai penerangan. Energi listrik juga dapat digunakan untuk menggerakkan mesin-mesin. Energi listrik yang biasa kita gunakan dalam rumah tangga berasal dari pembangkit listrik. Pembangkit listrik tersebut menggunakan berbagai sumber energi, seperti air terjun, reaktor nuklir, angin, atau matahari. Energi listrik yang dihasilkan oleh pembangkit listrik sangat besar. Untuk menghasilkan sumber energi listrik yang lebih kecil, kita dapat menggunakan aki, baterai, dan generator.

• Energi Bunyi

Bunyi dihasilkan dari benda yang bergetar. Ketika kita mendengar bunyi guntur yang sangat keras, terkadang kaca jendela rumah kita akan ikut bergetar. Hal ini disebabkan bunyi sebagai salah satu bentuk energi merambatkan energinya melalui udara. Sebenarnya ketika terjadi guntur, energi yang dimiliki guntur tidak hanya mengenai kaca rumah tetapi mengenai seluruh bagian rumah. Akan tetapi, energi yang dimiliki Guntur tidak cukup besar untuk menggetarkan bagian rumah yang lainnya.

• Energi Kalor (Panas)

Masih ingatkah kamu apa yang dimaksud dengan kalor? Kalor merupakan salah satu bentuk energi yang dapat mengakibatkan perubahan suhu maupun perubahan wujud zat. Energi kalor biasanya merupakan hasil sampingan dari perubahan bentuk energi lainnya. Energi kalor dapat diperoleh dari energi kimia, misalnya pembakaran bahan bakar. Energi kalor juga dapat dihasilkan dari energi kinetik benda-benda yang bergesekan. Sebagai contoh, ketika kamu menggosok-gosokkan telapak tanganmu maka kamu akan merasakan panas pada telapak tanganmu.

• Energi Cahaya

Matahari merupakan salah satu sumber energi cahaya. Energi cahaya dapat diperoleh dari benda-benda yang dapat memancarkan cahaya, misalnya api dan lampu. Energi cahaya biasanya disertai bentuk energi lain seperti energi kalor (panas). Bahkan dengan menggunakan sel surya, energi yang dipancarkan oleh matahari dapat diubah menjadi energi listrik.

• Energi Pegas

Semua benda yang elastis atau lentur memiliki energi pegas. Contoh benda elastic antara lain pegas, per, busur panah, trampolin, dan ketapel. Jika kamu menekan, menggulung, atau meregangkan sebuah benda elastis, setelah kamu melepaskan gaya yang kamu berikan maka benda tersebut akan kembali ke bentuk semula. Ketika benda tersebut kamu beri gaya maka benda memiliki energi potensial. Ketika gaya kamu lepaskan, energi potensial pada benda berubah menjadi energi kinetik.

• Energi Nuklir

Energi nuklir merupakan energi yang dihasilkan selama reaksi nuklir. Reaksi nuklir terjadi pada inti atom yang pecah atau bergabung menjadi inti atom yang lain dan partikel-partikel lain dengan melepaskan energi kalor. Reaksi nuklir terjadi di matahari, reaktor nuklir, dan bom nuklir. Energi yang ditimbulkan dalam reaksi nuklir sangat besar, oleh karena itu energi nuklir dapat digunakan sebagai pembangkit listrik.

• Energi Mekanik

http://modulfisika.blogspot.com/2010/05/kelas-viii-bentuk-bentuk-energi.html

JAKARTA – Perusahaan tambang emas dan tembaga, PT Freeport Indonesia (Freeport), akan mengucurkan kredit lunak US$ 100 juta kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua. Dana itu akan digunakan untuk membangun pabrik semen di Timika, Papua, berkapasitas 500 ribu ton.

Presiden Direktur Freeport Indonesia Armando Mahler menuturkan, proses pencairan kredit mulai dilakukan tahun ini untuk keperluan riset dan pengembangan. Selain mendukung dari sisi pembiayaan, Freeport mengirimkan tenaga ahli untuk membantu Pemprov Papua.

“Pada dasarnya pembangunan pabrik semen merupakan proyek dari Pemprov Papua. Kami hanya membantu dengan memberikan kredit dan tenaga ahli,” ujarnya kepada Investor Daily di Jakarta, Kamis (8/4).

Armando menerangkan, pembangunan pabrik semen terbagi menjadi beberapa tahap. Sebagai tahap awal, Pemprov Papua akan membangun infrastruktur di lokasi pabrik.

grafik bantuan

Saat ini, tegas dia, Pemprov Papua tengah membangun jalan raya yang menghubungkan Timika dan Morotali. Setelah proyek infrastruktur rampung, pemprov baru mulai membangun pabrik.

Dia memprediksi, proses peletakan batu pertama akan dilakukan pada 2011 dan selesai pada 2013. Pemprov Papua berencana menggandakan kapasitas pabrik hingga 1 juta ton dalam empat tahun ke depan.

Freeport, lanjut Armando, menawarkan dua skema pembayaran kepada Pemprov Papua. Pertama, tandas dia, membayar secara utuh, sedangkan alternatif kedua Freeport mendapat jatah pasokan semen dari pabrik itu.

“Kebutuhan semen kami per tahun sekitar 180 ribu ton per tahun untuk keperluan infrastruktur pabrik. Ini dapat dipasok dari pabrik semen yang baru,” jelasnya.

Menurut Armando, masyarakat Papua sangat membutuhkan pabrik semen. Sebab, harga semen di wilayah itu cukup mahal, yakni sekitar Rp 1 juta per sak (50 kg). Sedangkan harga semen di wilayah Jawa yang mencapai Rp 55-60 ribu per sak.

Selama ini, kata dia, kebutuhan semen di Papua dipasok dari Jawa dan Sulawesi. Ini membuat ongkos angkut semen menjadi mahal, sehingga harga jual melonjak tajam.

“Kalau Papua punya pabrik semen sendiri, harga semen bisa ditekan dan pembangunan infrastruktur bisa lancar,” katanya.

Investasi Rp 7,3 Triliun

Pembangunan pabrik semen di Papua membutuhkan dana sekitar Rp 7,3 triliun. Proyek ini akan dikerjakan oleh PT Egayai Papua Indonesia. Perusahaan ini menggandeng perusahaan manufaktur asal Denmark, FLSmidth, untuk mengerjakan proyek tersebut.

Dirut Egayai Papua Jefri Kayame menjelaskan, perseroan sudah menyiapkan lahan 1.000 hektare di Timika, Papua Tengah, untuk membangun pabrik semen berkapasitas 3 juta ton. “Selain FLSmidth, kami mengajak investor perseorangan dari Denmark yakni George Petersen sebagai penyandang dana. Artinya, dana investasi akan diperoleh dari partner asing 50% dan PT Egayai Papua Indonesia 50%,” ujarnya.

Egayai Papua, kata Jefri, membidik pasar Indonesia bagian timur, terutama Papua. Konsumsi semen di Papua diperkirakan mencapai 600-800 ribu ton per tahun. Dengan adanya pabrik semen, pembangunan infrastruktur di Papua akan lebih cepat,” ucapnya.

Jika kita membuka kaleiskop hidup kita, memang hidup hidup amat penuh warna. Ada waktu kita sukacita- ada waktu kita sedih. ada waktu kita menangis, ada waktu juga kita menangis. Kita lihat disekitar kita, ada banyak kelahiran temun hampir lebih banyak kematian yang dialami oleh orang pribumi tanah Papua, mulai dari hilangnya lahan untuk makan seperti di perusahaan-perusahaan, Penerimaan Pegawai negeri dan swasta yang tidak mengakomodir kepentingan orang pribumi, lahan untuk berburu-meramu, bertani, berternak yang mulai habis dengan program pemekaran wilayah, transpigrasi dan pertambangan sampaikan kepada minuman keras, penyakit dan serta peluru panas.

Yang menjadi pertanyaan adalah mengapa hal ini bisa terjadi seperti banjir yang tidak bisa dibendung lagi?

pasti ada banyak jawab yang kita bisa dapatkan.

namun demikian dalam tulisan ini, saya hendak  ajukan satu jawaban saja, dan menurut hemat saya, jawaban ini merupakan jawaban utama dari semua masalah yang dialami oleh orang pribumi tanah Papua, yakni “KUTUK”.

Kutuk yang sedang dan telah datang kepada orang pribumi tanah Papua saat ini, memang telah menghancurkan berbagai macam sendi orang pribumi tanah Papua sehingga orang pribumi tanah Papua sendiri telah hidup malas tahu dengan kondisi dan situasi yang sedang dialaminya.

tidak mau merenungkan kembali hidupnya, tidak mau membenahi diri. Tidak mau urus keluarga. Hidup berfoya-foya. Tuntut denda kepada sesama sampai mencakar langit.

Kutuk inilah yang membuat sehingga tidak ada masa depan yang baik lagi bagi orang pribumi tanah Papua di tanah yang telah diberikan Tuhan kepada mereka.

Karena itu, inilah saatnya orang pribumi tanah Papua segera bangkit dan menghancurkan “KUTUK” ini dan gantikan dengan segara meraih “BERKAT”.

Bagaimana caranya. Silahkan klik bacaan berikut ini!Mengubah Kutuk Keluarga Menjadi Berkat Tuhan

Cinta terhadap Puspa dan Satwa itu perlu ditanam dan dikembangkan dalam diri generasi muda agar tercipta sebuah ekosistem yang baik di lingungan masyarakat sehingga ada kehidupan yang seimbang dan masa depan yang baik bagi anak cucu kita.

Salah satu cara adalah dengan melakukan beberapa kegiatan cinta Puspa dan Satwa. Seperti yang dilakukan oleh Dept. Envomenment PT Freeport Indonesia di bawah Pimpinan Djemianus Rumainum, di lokasi Mill 21 dan 21,5, terhadap sejumlah siswa dari berbagai Sekolah Dasar dan Menengah di Kabupaten Mimika.

SMP YPJ Kuala Kencan juga terlibat dalam kegiatan ini. berikut adalah beberapa image keikut-sertaan SMP YPJ Kuala Kencana dalam kegiatan ini.

Team SMP YPJ KK

Pengamatan Tumbuhan

Pengamatan ikan di Kolam

Lingkungan Hidup terdiri dari dua bagian, yakni: Lingkungan Hidup Abiotik dan Lingkungan Hidup Biotik. Lingkungan Hidup Bbiotik adalah segala yang tidak bernyawa seperti tanah, udara, air, iklim, kelembaban, cahaya, bunyi. Sedangkan Sedangkan Lingkungan Hidup biotik adalah segala sesuatu yang bernyawa seperti tumbuhan, hewan, manusia dan mikro-organisme (virus dan bakteri).

Hubungan Kehidupan dari lingkungan hidup itu disebut Ekosistem

Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik antara mahkluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem bisa dikatakan juga suatu tatanan kesatuan secara utuh dan menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi. Ekosistem merupakan suatu interaksi yang kompleks dan memiliki penyusun yang beragam. Di bumi ada bermacam-macam ekosistem.

Komponen-komponen pembentuk ekosistem adalah:

• Komponen hidup (biotik)
• Komponen tak hidup (abiotik)

Kedua komponen tersebut berada pada suatu tempat dan berinteraksi membentuk suatu kesatuan yang teratur. Misalnya, pada suatu ekosistem aquarium, ekosistem ini terdiri dari ikan, tumbuhan air, plankton yang terapung di air sebagai komponen biotik, sedangkan yang termasuk komponen abiotik adalah air, pasir, batu, mineral dan oksigen yang terlarut dalam air.

RM marine food chain

Organisme

Dalam biologi dan ekologi, organisme (dalam bahasa Yunani organon yang berarti alat) adalah kumpulan molekul-molekul yang saling mempengaruhi sedemikian sehingga berfungsi secara stabil dan memiliki sifat hidup.

Ciri-ciri yang umum didapati pada banyak organisme adalah sebagai berikut:

Memerlukan makanan

1. Bernafas
2. Bergerak
3. Tumbuh
4. Berkembang biak
5. Peka terhadap rangsang

Namun demikian, ciri-ciri tersebut tidaklah universal. mikroorganisme seperti misalnya bakteri tidaklah bernafas, namun menggunakan jalur kimiawi lain. Banyak organisme yang tidak mampu bergerak secara independen dan banyak organisme tidak dapat berkembang biak, walaupun spesiesnya mampu.

RMimages

Virus

Virus tidak digolongkan sebagai organisme secara umum sebab virus tidak dapat berkembang biak maupun melakukan metabolisme secara independen. Meskipun memiliki enzim dan molekul-molekul yang menjadi ciri organisme hidup, virus tidak mampu bertahan hidup di luar sel inangnya, dan sebagian besar proses metabolisme virus membutuhkan inang beserta perlengkapan genetiknya

Ilmu yang mempelajari lingkungan adalah ilmu lingkungan atau ekologi. Ilmu lingkungan adalah cabang dari ilmu biologi.